Menko Polhukam Soal Munas Golkar: Saya Tidak Larang, Cuma Mengingatkan
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVAnews - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, membantah telah mengeluarkan larangan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-9 Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, pada 30 November 2014 mendatang.
"Saya hanya mengingatkan Kapolri, kalau nanti ada kerusuhan gimana," kata Tedjo Edhy di kantornya, Rabu, 26 November 2014.
Tedjo mengaku hanya mengingatkan Kapolri terkait pelaksanaan Munas Golkar di Bali. Sebab Pulau Dewata itu selama ini dikenal sebagai destinasi wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
"Karena disana adalah kawasan wisata, jangan dirusak. Saya hanya mengingatkan apakah izinnya ada? Coba lihat, tidak ada kata larangan dalam surat," ujarnya.
Mantan Kepala Staf TNI AL itu memprediksi, jika pelaksanaan Munas Golkar tetap digelar di Bali akan terjadi konflik. Karena akan lebih banyak kader Golkar dari DPD I dan DPD II yang hadir.
"Saya harus mengingatkan. Di tempat berbeda tidak masalah. Saya harus mengingatkan," tegas Menko Polhukam yang juga politikus Nasdem ini.
Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno meminta Polri tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali.
Politisi Nasdem itu meminta Munas Golkar di Bali ditunda dengan pertimbangan akhir tahun 2014 merupakan puncak kunjungan wisatawan ke Bali. Dengan demikian dikhawatirkan akan merugikan sektor kepariwisataan Indonesia.
Dia meminta pimpinan Partai Golkar memilih waktu dan tempat yang lebih tepat, yakni pada pertengahan Januari 2015 di Jakarta. (ren)
Laporan: Fikri Halim
Baca juga: