Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Benny Kabur Harman, menilai Presiden Joko Widodo tengah berupaya melakukan pelemahan demokrasi.
Benny melihat upaya pelemahan itu terlihat dari pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno. Sebelumnya Tedjo melarang Polri untuk mengeluarkan izin bagi Partai Golongan Karya untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional ke IX di Bali pada 30 November 2014 mendatang.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Sekjen PKS: Kalau Pak Prabowo Datang Kita Akan Beri Karpet Merah Sebagai Presiden Pemenang
Benny melihat upaya pelemahan itu terlihat dari pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno. Sebelumnya Tedjo melarang Polri untuk mengeluarkan izin bagi Partai Golongan Karya untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional ke IX di Bali pada 30 November 2014 mendatang.
"Ada indikasi Presiden Jokowi menggunakan tangan-tangan kekuasan yang tak nampak untuk memperlemah Parpol dan untuk mengendalikan parlemen. Contoh kasus PPP dan Golkar. Jelas itu indikasi," katanya di gedung DPR, Jakarta, Rabu 26 November 2014.
Anggota fraksi partai Demokrat itu menambahkan sebaiknya Jokowi tidak perlu melakukan berbagai manuver politik dengan menggunakan para bawahannya. Menurutnya intervensi terhadap parpol oleh pemerintah hanya dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.
"Jangan nyuruh Menko Polhukam tidak keluarkan ijin, jangan menyuruh Kapolri tidak mengeluarkan izin dengan alasan keamanan. Masak kembali ke zaman dulu," ujarnya.
Benny menjelaskan kemiripan pola rezim Orde Baru dengan pemerintah Jokowi, yang berupaya memperlemah demokrasi. "Pelemahan dengan cara memperlemah parpol, dengan mengintervensi parpol," katanya.
Politisi Demokrat ini meminta pemerintah jangan mengiintervensi masalah internal setiap partai. "Saya minta pemerintah Presiden Jokowi tidak intervensi urusan internal parpol. Tidak ada alasan keamanan, itu urusan parpol masing masing," ujarnya.
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ada indikasi Presiden Jokowi menggunakan tangan-tangan kekuasan yang tak nampak untuk memperlemah Parpol dan untuk mengendalikan parlemen. Contoh kasus PPP dan Golkar. Jelas itu indikasi," katanya di gedung DPR, Jakarta, Rabu 26 November 2014.
