Sumber :
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVAnews -
Wakil ketua DPRD, Fahri Hamzah, mempertanyakan sikap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, yang meminta agar pelaksanaan Munas Golkar di Bali ditunda hingga Januari 2015.
Menko Polhukam juga meminta Munas dipindahkan ke Jakarta. Pemerintah khawatir Munas Golkar ke IX justru akan mengganggu keamanan, terutama saat musim liburan di Bali. Bahkan, Menko juga meminta Polri tidak memberikan izin pelaksanaan Munas di Bali.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menko Polhukam juga meminta Munas dipindahkan ke Jakarta. Pemerintah khawatir Munas Golkar ke IX justru akan mengganggu keamanan, terutama saat musim liburan di Bali. Bahkan, Menko juga meminta Polri tidak memberikan izin pelaksanaan Munas di Bali.
"Ya kalau takut
nggak
usah jadi pemerintah. Karena tugas mereka mengatur untuk tidak ada keributan," kata Fahri di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 26 November 2014.
Polistikus Partai Keadilan Sejahtera itu meminta semua pihak tidak memperuncing suasana. Pernyataan yang disampaikan Menteri Tedjo, kata Fahri, justru akan berdampak buruk.
"Kan Jokowi naik ekonomi
class
, bilang Indonesia aman. Kok Menko Polhukam-nya bilang
nggak
aman?" katanya.
Fahri meminta pemerintah Jokowi tidak melakukan intervensi terhadap partai politik. Menurut Fahri, intervensi pemerintah terhadap partai cukup dilakukan di era orde baru.
"Rezim itu sudah kita tinggalkan. Kami minta pemerintah untuk pelajari perundang-undangan," kata Fahri.
Ia berharap pemerintah Jokowi tidak melakukan kesalahan yang sama dengan masa lalu. "Jangan sampai independensi parpol kembali tercoreng. Saya harapkan Jokowi memiliki penasihat politik dan hukum yang canggih," kata Fahri.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ya kalau takut
