- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman menyatakan pengajuan hak interpelasi dewan bukan upaya menjatuhkan Presiden Joko Widodo di tengah jalan. Menurutnya, hak tersebut hanyalah hak DPR untuk meminta penjelasan.
"Presiden Jokowi sebaiknya melihat hak interpelasi sebagai alarm, supaya tidak melakukan langkah-langkah yang melanggar konstitusi, sumpahnya dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 25 November 2014.
Benny menilai anggota DPR pantas mengajukan hak interpelasi terhadap Jokowi atas kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Alasannya, mereka memiliki konstituen yang terkena dampak langsung dari kebijakaan itu.
"Seperti saya juga punya konstituen. Mereka menanyakan apa alasan menaikkan harga BBM?" ujarnya.
Benny melanjutkan, pemerintah wajib memberikan penjelasan ketika DPR memintanya. Ini jika pemerintah berkomitmen menegakkan good governance.
"Apa sudah siap perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk mencegah dampak destruktif terhadap masyarakat miskin," katanya.
Namun Benny belum memastikan apakah akan ikut menandatangani usulan hak interpelasi yang sudah digalang oleh sejumlah anggota DPR dari Fraksi Golongan Karya, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Amanat Nasional itu. Benny mengaku belum membaca usulan itu.
"Sikap Fraksi Partai Demokrat akan kita tunjukkan pada saat hak interpelasi dibawa ke parpiruna untuk diterima menjadi hak dewan. supaya dewan menggunakan hak interpelasi," katanya.
Baca Juga:
Terpopuler: Viral Innova Zenix Tak Kuat Nanjak, Chery Omoda 5 Dikomplain Konsumen
Berita yang membahas tentang viral Innova Zenix tak kuat nanjak dan Chery Omoda 5 dikomplain konsumen, banyak sekali dibaca hingga jadi terpopuler di kanal VIVA Otomotif.
