- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Sejumlah anggota DPR berencana menggunakan hak interpelasi terhadap Presiden Joko Widodo. Mereka bermaksud meminta pertanggungjawaban tentang kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak.
Menurut Anggota Fraksi Partai Golongan Karya, Aziz Syamsuddin, pengajuan interpelasi bukanlah sesuatu yang luar biasa. Lagipula, langkah itu adalah respons dari sikap pemerintah.
"Interpelasi hal yang biasa, sama dengan rapat. Rapat kalau menteri nggak datang, interpelasi," kata Aziz di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 25 November 2014.
Namun Aziz yang menjabat sebagai Ketua Komisi III itu belum menentukan langkah. Apakah dia akan ikut menandatangani penggalangan hak interpelasi atau tidak. "Saya belum, nanti saya baca dulu," ujarnya.
Aziz juga mengaku belum memiliki pertimbangan. Sebab, dia belum membaca detail rencana pengajuan interpelasi itu. "Bagaimana mempertimbangkan, kan belum baca," katanya.
Sebagai Ketua Komisi III, Aziz juga terkena dampak atas langkah pemerintah yang melarang para menteri untuk menggelar rapat dengan DPR. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly sudah dua kali tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi III.
Padahal, mereka seharusnya membahas persoalan penting yaitu pemilihan calon pimpinan KPK. Pada 10 Desember 2014, karena masa bakti Wakil Ketua KPK Busyo Muqoddas akan berakhir.
Sementara itu, ditemui secara terpisah, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, memastikan dia akan turut serta dalam pengajuan hak interpelasi. "Iya saya tanda tangan," katanya.
Hak interpelasi adalah hak para anggota DPR untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban kepada pemerintah mengenai kebijakannya dalam suatu bidang.
Baca Juga:
PAN ke PPP: Akui Dulu Prabowo-Gibran Menang Pilpres Jika Mau Gabung Koalisi
Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan seharusnya PPP lebih dahulu mengakui kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, jika partai b
