Sudah 335 Anggota Dewan Dukung Hak Interpelasi Kenaikan BBM

Rapat paripurna DPR
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVAnews - Para pemimpin fraksi dari Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR hari ini menggelar rapat untuk menyikapi kenaikan harga BBM sekaligus menggalang dukungan untuk menggunakan hak interpelasi atas pemerintah. Rapat konsolidasi ini membahas kebijakkan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM.

Ketua Fraksi Golkar, Ade Komarudin, mengatakan dampak kenaikan harga BBM yang dialami masyarakat menjadi pembahasan utama dalam rapat ini.

"Anggota menyampaikan kenapa BBM naik dan apakah sudah dicari tahu dampak kepada masyarakat atas kenaikan ini, kenapa dinaikkan," katanya.

Terkait hal ini, anggota fraksi yang tergabung dalam koalisi KMP akan menggunakan hak bertanya atau interpelasi mereka kepada pemerintah. Mereka juga akan mengumpulkan tanda tangan dari para anggota fraksi. Ini digunakan untuk penyampaian hak bertanya para anggota fraksi kepada pemerintah terhadap pembahasan kenaikan BBM.

Aboe Bakar Al Habsyi dari Fraksi PKS menambahkan. Hak bertanya ini dilakukan sebagai bentuk menjalankan tugas dari anggota parlemen. Hingga saat ini sudah ada 335 tanda tangan dukungan yang berasal dari Fraksi Golkar, PKS, PAN, Gerindra dan Demokrat.

"Kita menjalankan tugas kita sebagai anggota parlemen, yang bertugas mengontrol kepentingan masyarakat," katanya.

Sementara Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mengaku tidak khawatir dengan pengalangan dukungan hak interpelasi ini. Kata dia, jika DPR akan meminta penjelasan kepada Presiden Jokowi terkait kebijakan menaikan harga BBM, tentu mereka akan mendapatkan penjelasan.

"Akan dijelaskan oleh Jokowi. Pemerintah akan menjelaskan secara terbuka," katanya. (ren)

Embun Tessya Pratiwi/ Jakarta

Israel-Iran Memanas, BI Catat Modal Asing Kabur dari Indonesia Rp 21,46 Triliun
Ilustrasi Rapat Dewan Keamanan (DK) PBB

Indonesia Sesalkan Palestina Gagal Jadi Anggota Penuh PBB Karena Veto AS

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyesalkan kegagalan berulang DK PBB dalam mengesahkan resolusi keanggotaan penuh Palestina.

img_title
VIVA.co.id
19 April 2024