Seharusnya Jokowi Keluarkan Kebijakan Populis

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana tiba di Singapura
Sumber :
  • REUTERS/Edgar Su
VIVAnews
MAKI Kirim Surat ke Nurul Ghufron, Minta Bantuan Mutasi ASN di Papua ke Jawa
- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Tantowi Yahya mengaku, tidak kaget dengan anjloknya popularitas Presiden Joko Widodo.

C3 Aircross Dijual Murah, Citroen Tak Berminat Pasang Target Penjualan

Berdasarkan catatan Lembaga Survei Indonesia, sebanyak 58,45 persen publik ternyata tidak menerima alasan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Momen Shin Tae-yong Hibur Korea Selatan U-23 Usai Kalah Penalti


"Seiring dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, dipastikan hasil survei pejabat publik pasti anjlok," ujar Tantowi, kepada
VIVAnews
, Minggu malam 23 November 2014.


Lembaga Survei Indonesia menilai terdapat empat hal yang menjadi dasar turunnya popularitas Presiden Jokowi di mata publik. Sebanyak 74,38 persen responden menyatakan bahwa kenaikan harga BBM membuat hidup mereka sulit.


"Seorang presiden diharapkan selalu membuat kebijakan-kebijakan yang populis," kata Tantowi.


Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu menyatakan Partai Golkar sebagai partai penyeimbang di parlemen akan meminta penjelasan pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi ini.


"Kami akan mengkritisinya dan minta penjelasan ke pemerintah," tegas dia.


Sebelumnya diberitakan Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan, pengumpulan dukungan tanda tangan anggota DPR untuk penggunaan hak interpelasi terkait kenaikan BBM siap digulirkan pada Senin 24 November 2014.


Selain dari anggota Koalisi Merah Putih, Bambang mengharapkan dukungan hak interpelasi juga datang dari anggota Koalisi Indonesia Hebat yang kecewa dengan kebijakan tersebut.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya