Sikap Komisi VI DPR tentang Kenaikan BBM

Konfrensi Pers Komisi VI tentang Kenaikan BBM
Sumber :
VIVAnews – Komisi VI DPR hari ini mengadakan Konferensi Pers untuk menyatakan sikap terhadap keputusan pemerintah menaikkan Bahan Bakar Minyak bersubsidi. BBM mengalami kenaikan harga sebesar Rp 2.000. Harga premium yang tadinya Rp 6500 per liter naik menjadi Rp 8500 per liter. Sedangkan harga solar naik dari Rp 5500 per liter menjadi Rp 7500 per liter.
Superchallenge Supermoto Race 2024 Segera Dimulai, Yogyakarta Tuan Rumah Seri Perdana

Konfrensi pers yang bertempat di ruang komisi VI di gedung Nusantara I, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, menjelaskan dampak kenaikan bahan bakar minyak terhadap sektor perindustrian, perdagangan dan UKM. Konfrensi Pers dipimpin oleh Achmad Tohir, Ketua Komisi VI, dan dihadiri oleh Wakil ketua dan anggota Komisi VI yang ikut memberi komentar.
MPV Semewah Alphard Ini Bisa Melesat Sekencang Mobil Sport

Komisi VI menilai kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM tidak tepat. Selain tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (13) UU No. 12 Tahun 2014 tentang APBN-P Tahun 2014, kenaikan ini disinyalir akan meningkatkan inflasi Indonesia, menaikkan biaya produksi sektor usaha dan menambah biaya transportasi.
Hubungan Tak Baik, Ruben Onsu dan Jordi Onsu Sudah Setahun Tak Berkomunikasi

Konfrensi Pers Komisi VI tentang Kenaikan BBM

Di sektor perindustrian, kenaikan harga BBM akan menaikkan biaya produksi dan distribusi berdampak naiknya harga barang secara general. Pengaruh paling besar di sektor ini diprediksi akan diderita oleh industri kecil dan menengah.

Sedangkan di sektor perdagangan kenaikan biaya transportasi dan harga bahan-bahan pokok berimbas pada turunnya daya beli masyarakat. Penurunan daya beli juga tentu akan menurunkan intensitas perdagangan dalam negeri.

Trakhir, di sektor UKM, penurunan pendapatan pelaku usaha dan naiknya biaya produksi akan berakibat pada naiknya angka pengangguran, mengingat UKM terdesak untuk mengurangi jumlah tenaga kerja demi menstabilkan pendapatan.

Achmad meminta pemerintah mengklarifikasi alasan di balik kenaikan BBM, khususnya perhitungan ekonomi dan finansial makro yang mendasari keputusan ini. Komisi VI juga akan meminta penjelasan pemerintah tentang penanggulangan dampak kenaikan BBM di tingkat mikro.

(ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya