Sumber :
- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews
- Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arif Wibowo, meminta sesama anggota DPR RI tidak menggunakan hak interpelasi secara serampangan. Bagi Arif, penjelasan mengenai kenaikan harga BBM bisa dilakukan oleh pemerintah tanpa melalui mekanisme interpelasi.
"Meskipun interpelasi hak dewan, kami mendorong tidak digunakan serampangan. Asal menggunakan saja walaupun syaratnya tidak sulit," kata Arif di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 20 November 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Meskipun interpelasi hak dewan, kami mendorong tidak digunakan serampangan. Asal menggunakan saja walaupun syaratnya tidak sulit," kata Arif di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 20 November 2014.
Arif menambahkan pemaksaan penggunaan hak interpelasi justru bisa berdampak negatif. Pemaksaan itu bisa berdampak perpecahan di DPR RI. "Dipaksakan disetujui penggunaan itu, kembali lagi saya menilai DPR kembali terbelah. Konflik ini tidak akan pernah selesai," ujarnya.
Menurutnya banyak yang bisa menjelaskan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menaikkan harga BBM. Penjelasan itu tentu saja mengurangi dampak sosial politik.
Sementara itu Sekretaris Fraksi PDI-P di MPR, TB Hasanuddin berharap pemerintah tidak perlu khawatir jika sewaktu-waktu DPR menggunakan hak interpelasi terkait kenaikan harga BBM. Pemerintah tentu memiliki jawaban atas setiap kebijakan yang diambil.
"Menurut hemat saya, ya dimohon dengan hormat pemerintah jelaskan saja, tidak ada masalah," kata Hasanuddin.
Hasanuddin menambahkan, interpelasi, angket dan menyatakan pendapat merupakan hak yang dimiliki oleh setiap anggota DPR. Itu diatur dalam Undang-Undang, sehingga wajar bila ada anggota DPR yang menggunakan haknya.
Dia berjanji fraksi PDIP akan membantu pemerintah menjelaskan kepada anggota DPR lain mengenai alasan kenaikan harga BBM. Jika dirasa penjelasan yang diberikan kurang, maka DPR dapat tetap menggunakan haknya untuk memanggil pemerintah.
"Saya dengar Pak Wapres sudah siap menjelaskan, akan menjelaskan apabila terjadi interpelasi. Jadi nggak masalah," terang Hasanuddin. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Arif menambahkan pemaksaan penggunaan hak interpelasi justru bisa berdampak negatif. Pemaksaan itu bisa berdampak perpecahan di DPR RI. "Dipaksakan disetujui penggunaan itu, kembali lagi saya menilai DPR kembali terbelah. Konflik ini tidak akan pernah selesai," ujarnya.
