Sumber :
- Christina Nila
VIVAnews
- Anggota Komisi Hukum DPR, Muslim Ayub, meragukan latar belakang politik Jaksa Agung HM Prasetyo yang baru saja dipilih Presiden Joko Widodo. Bagi politisi Partai Amanat Nasional itu, latar belakang partai politik Prasetyo akan menjadikannya menjadi sosok yang mudah diintervensi.
"Saya katakan, kalau politisi jadi Jaksa Agung peradilan tidak baik. Kalo mau dari kalangan yang netral. Kalau politisi ada yang terkait otomatis tidak fair," katanya di gedung DPR, Jakarta, Kamis 20 November 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Hakim Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Kode Etik Meski Punya Jabatan di Asosiasi Pengajar HTN
"Saya katakan, kalau politisi jadi Jaksa Agung peradilan tidak baik. Kalo mau dari kalangan yang netral. Kalau politisi ada yang terkait otomatis tidak fair," katanya di gedung DPR, Jakarta, Kamis 20 November 2014.
Muslim menambahkan intervensi partai juga akan mudah dilakukan bila Jaksa Agung berasal dari partai. "Kalo saya jadi presiden, lalu orang PAN jadi Jaksa Agung, perintah saya akan diikuti," ujarnya.
Namun Muslim menyadari jika pemilihan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif presiden. Namun sebagai wakil rakyat, dia memiliki hak untuk mengkritisi kebijakan presiden, termasuk pengangkatan Jaksa Agung.
Jokowi telah resmi menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Dia adalah politisi partai NasDem. Prasetyo akan dilantik hari ini di Istana Negara. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Muslim menambahkan intervensi partai juga akan mudah dilakukan bila Jaksa Agung berasal dari partai. "Kalo saya jadi presiden, lalu orang PAN jadi Jaksa Agung, perintah saya akan diikuti," ujarnya.
