- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Tubagus Hasanuddin memastikan partainya akan memberi sanksi terhadap para kader PDIP yang menentang kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sanksi yang disiapkan sesuai dengan mekanisme partai. Mulai dari teguran hingga pemecatan.
"DPP dan fraksi sudah dukung keputusan pemerintah. Yang tidak dukung akan diberi sanksi," katanya di gedung DPR, Jakarta, Kamis 20 November 2014.
Mengenai apakah sanksi akan diberikan pada anggota DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, yang selama ini menolak kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, Hasanuddin enggan menjelaskan lebih jauh.
"Belum ada si A, si B atau si C. Nggak ada. Siapa dan apa sanksinya belum diadakan penyelidikan," ujarnya.
Beberapa waktu lalu, Effendi sempat mengatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla begitu bernafsu ingin menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menanggapi kemungkinan adanya sanksi dari partai atas pernyataannya itu, Effendi menanggapi santai. Menurutnya, apa yang dikatakan itu, karena tidak melihat keseriusan pemerintah Jokowi-Jk dalam menata ulang sektor energi.
"Kalau partai berpikir sanksi, silakan saja. Saya bicara prinsip, bukan hal abstrak. Ini kan ada hal konkret untuk menangani sektor energi," kata Effendi di Gedung DPR, Jakarta, Senin 10 November 2014.
Baca juga:
Ganjar soal Prabowo Bakal Rangkul Lawan Politik: Saya Lebih Baik di Luar Pemerintahan
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan tetap berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang. Tak berminat untuk bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran.
