Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews -
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan angkat bicara terkait wacana pengguliran hak interpelasi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Hak konstitusi yang dimiliki oleh setiap anggota dewan itu bergulir usai Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Gibran Akan Temui Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini
Hak konstitusi yang dimiliki oleh setiap anggota dewan itu bergulir usai Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Itu hak DPR, silakan. Tentu kami, (MPR) tidak bisa mencampuri," ujar Zulkifli, usai acara sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di Pondok Pesantren Al Ishlah, Lamongan, Jawa Timur.
Meski mengaku tidak akan mencampuri urusan DPR, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional itu mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Sebab, kenaikan harga premium dan solar dilakukan ketika harga minyak mentah dunia turun.
"Kenaikan BBM itu apakah tepat waktunya sekarang ini, karena harga minyak dunia lagi turun. Kemudian, jumlahnya Rp2.000, apakah itu jumlahnya tidak terlalu tinggi," tuturnya.
Zulkifli yang menjabat sebagai Menteri Kehutanan di era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan kewenangan menaikkan, atau menurunkan harga BBM adalah hak pemerintah. Namun, dia mengingatkan agar kompensasi yang akan diberikan harus tepat sasaran.
"Tetapi, kalau terkait postur anggarannya, atau subsidinya mau dipindah ke mana itu harus persetujuan DPR," jelas dia. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Itu hak DPR, silakan. Tentu kami, (MPR) tidak bisa mencampuri," ujar Zulkifli, usai acara sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di Pondok Pesantren Al Ishlah, Lamongan, Jawa Timur.
