- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Wakil Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI, Herman Khaeron, Rabu 19 November 2014, menilai kebijakan pemerintah Kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi merupakan bagian dari titipan kepentingan asing.
Menurut Herman, kenaikan harga BBM subsidi justru akan melemahkan daya saing Pertamina melawan kompetitor asing yang beroperasi di Indonesia.
"Saya heran dengan kebijakan presiden Jokowi -sapaan Joko Widodo- yang begitu semangatnya menaikkan harga BBM dikala semua indikator normal, bahkan Harga minyak dunia sedang turun di posisi US$80 per barel. Harga ini jauh dibawah asumsi dalam APBN-P 2014 sebesar US$105 per barel," ujar Herman di Gedung DPR RI, Jakarta.
Langkah ini, ia melanjutkan, mendekatkan harga BBM bersubsidi kepada harga keekonomian pasar, sesuai harapan para pengusaha BBM hilir. Sebagaimana diketahui, kompetitor asing selama ini kewalahan menumbangkan dominasi Pertamina dalam penjualan BBM di Tanah Air. Karena ada subsidi, produk Pertamina tidak bisa bersaing dengan BBM yang dijual kompetitor asing.
"Jangan sampai kenaikan BBM ini juga adalah pesanan SPBU asing dan pesanan negara-negara kapitalis lain agar usaha mereka di Indonesia lebih kompetitif, tetapi pada saat yang sama kebijakan ini membebani rakyat," kata Herman.
Menurut Herman, beban masyarakat saat ini sangat berat. Di mana efek kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) belum selesai kemudian ditambah beban kenaikan harga BBM subsidi.
"Kita masih ingat bahwa baru saja rakyat juga dibebani oleh kenaikan harga gas dan tarif dasar listrik, yang dalam terori ekonomi pasti berefek domino, berpengaruh terhadap sendi perekonomian lainnya," kata Herman.
Ketua DPP partai Demokrat ini juga tidak melihat program yang jelas dari Jokowi untuk mengantisipasi dampak langsung inflasi akibat kebijakan menaikkan harga BBM ini di masyarakat.
"Semestinya untuk menaikan harga BBM di sertai langkah-langkah pasti. Antisipasi berbagai kemungkinan yang diakibatkan untuk rakyat miskin dan kurang mampu," katanya. (ren)
160 Ribu Kematian Per Tahun! Indonesia Perjuangkan TBC Resisten Obat di PBB
STPI bersama perwakilan Stop TB Partnership lainnya menyampaikan pentingnya memasukkan upaya penanggulangan TBC Resisten Obat (RO)
