VIVAnews - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pengusung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak kaget dengan adanya usulan agar Dewan Perwakilan Rakyat melakukan hak interpelasi.
Hak konstitusi yang dimiliki anggota dewan ini mencuat pasca pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
"Saya tidak terkejut dengan niat dan rencana Koalisi Merah Putih untuk mendorong digunakannya hak interpelasi DPR terkait keputusan pemerintah mencabut harga BBM bersubsidi," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, Rabu 19 November 2014.
Menurutnya, rencana pengguliran hak interpelasi kepada pemerintahan yang baru berumur 30 hari itu hanya persoalan waktu saja. Bahkan, Basarah menduga Koalisi Merah Putih akan menggunakan hak interpelasi atau hak angket terhadap kebijakan lain yang akan dilakukan oleh pemerintah.
"Hal itu selaras dengan motif dipertahankannya eksistensi KMP pasca pilpres yang lalu, yakni untuk menjadi kekuatan oposisi yang akan mengawasi atau bahkan mengendalikan jalannya pemerintahan Jokowi," tuturnya.
Atas bergulirnya rencana interpelasi ini, Basarah yang menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI itu menyarankan agar pemerintah menyiapkan diri lebih responsif dan lebih cermat lagi untuk menghadapi berbagai macam agenda Koalisi Merah Putih di bidang pengawasan DPR.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga harus lebih intensif berkoordinasi dengan fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat di DPR agar dukungan politik yang akan diberikan untuk program dan posisi pemerintah bisa lebih efektif.
"Pemerintahan Jokowi harus lebih realistis lagi bahwa pelaksanaan atas cita-cita dan program-program pemerintahan yang direncanakan justru akan berhadapan dengan realitas sistem pemerintahan presidensial yang telah bercita rasa parlementer," tuturnya.
Harus hati-hati
Basarah mengimbau Presiden Jokowi dan para jajaran Kabinet Kerja harus bekerja lebih ekstra hati-hati, lebih smart, dan lebih keras lagi dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan nasional.
Kata Basarah, Jokowi-JK jangan sampai melakukan kesalahan sekecil apapun, karena hal itu akan menjadi pintu masuk bagi digunakannya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
"Atau bahkan hak untuk melakukan proses impeachment oleh DPR terhadap Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla, maupun terhadap menteri-menterinya," kata dia.
Ia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah, para pimpinan partai politik, dan fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat di DPR sedang menyusun dan memantapkan skema koordinasi.
Kabar Duka, Ibunda Angger Dimas Meninggal Dunia
Kabar duka itu disampaikan langsung oleh Angger Dimas dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Rabu, 17 April 2024.
