Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, mengingatkan akan ada konsekuensi besar jika dualisme di Dewan Perwakilan Rakyat tetap berlangsung. Dia menyebut, ujung-ujungnya yang dirugikan adalah para menteri sebagai mitra dan rakyat.
Hal itu diungkap pria yang akrab disapa Romi ini, di markas PBNU di daerah Kramat Sentiong, Jakarta Pusat pada Sabtu, 1 November 2014. Oleh sebab itu, untuk mencari solusi dari masalah ini, Romi mengharapkan pimpinan DPR, Setya Novanto, agar mengedepankan sikap kenegarawanannya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Terpopuler: Pengakuan Shin Tae-yong ke Ernando, Kata Pelatih Australia Usai Dihajar Timnas Indonesia
Hal itu diungkap pria yang akrab disapa Romi ini, di markas PBNU di daerah Kramat Sentiong, Jakarta Pusat pada Sabtu, 1 November 2014. Oleh sebab itu, untuk mencari solusi dari masalah ini, Romi mengharapkan pimpinan DPR, Setya Novanto, agar mengedepankan sikap kenegarawanannya.
"Lalu, dia harus mengundang seluruh fraksi dan melakukan pembagian alat kelengkapan dewan secara proporsional. Ini dibutuhkan untuk menghindari risiko stagnasi di DPR," kata dia.
Dia lalu menyebut para menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara akan kebingungan ketika menghadiri rapat bersama DPR.
"Bayangkan jika dualisme di DPR ini berujung seperti di tahun 2004 lalu. Pimpinan dan alat kelengkapan dewan masing-masing koalisi menggelar rapat dengan mitranya. Betapa para menteri dan pimpinan lembaga negara akan menjadi bingung, undangan mana yang sebaiknya perlu dihadiri," imbuh Romi.
Masalah akan lebih runyam, lanjut Romi, jika para menteri memilih hadir rapat di kedua undangan itu. Romi menyebut akan ada masalah konstitusional dan yuridis dari keputusan yang dihasilkan dari rapat itu.
"Keabsahan rapat-rapat itu yang nantinya akan dijalankan dalam posisi alat kelengkapan dewan di komisi atau badan. Justru itu implikasinya yang saya pikir lebih serius," ujarnya. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Lalu, dia harus mengundang seluruh fraksi dan melakukan pembagian alat kelengkapan dewan secara proporsional. Ini dibutuhkan untuk menghindari risiko stagnasi di DPR," kata dia.
