- Nur Eka/VIVAnews
VIVAnews - Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon menilai pimpinan DPR yang dilantik oleh Mahkamah Agung (MA) terkesan dipaksakan. Ia mempertanyakan pelantikan itu sebab dianggap bagian dari upaya Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menguasai parlemen.
"Pimpinan DPR-nya dilantik oleh MA, betul. Tapi pelantikannya seperti dipaksakan, itu seperti kartel dong, bukan koalisi lagi," katanya di kawasan, Cikini, Jakarta, Sabtu 1 November 2014.
Effendi menolak bila rapat paripurna dan pengesahan pimpinan DPR versi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dianggap sebagai sebuah dagelan. Baginya, langkah DPR tandingan itu berawal dari sikap pimpinan DPR yang mengacuhkan hak- hak dari fraksi anggota KIH.
"Dikatakan ngambekan itu silakan. Itu persepsi orang. Kami sangat serius menyatakan mosi tidak percaya," katanya.
Fraksi KIH sudah mengajukan mosi tidak percaya pada pimpinan DPR. Puncaknya pada 28 Oktober, di mana pimpinan DPR memaksakan mengesahkan nama-nama calon pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPR dari kubu Suryadharma Ali yang dianggap pro-KMP.
"Dengan lima fraksi kita keluarkan mosi tidak percaya, tentu dasarnya kuat. Yaitu asas musyawarah mengedepankan keputusan dengan kemufakatan sudah diabaikan oleh pimpinan DPR," katanya.
Alasan lainnya yang diungkapkan Efendi adalah masalah konsistensi pimpinan DPR yang dianggap pro KMP.
"Kita melihat tidak adanya konsistensi dalam memutuskan dengan adanya pengabaian sebagaimana diatur dalam UU," katanya. (ren)
Baca juga :
Xiaomi Redmi Pad Pro Dirilis Global, Intip Spesifikasi dan Harganya
Redmi Pad Pro menawarkan layar besar 12,1 inci dengan refresh rate 120Hz, performa tangguh dari Snapdragon 7s Gen 2, dan baterai 10.000 mAh yang tahan lama hingga berjam.
