- ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna
VIVAnews - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Arman Remy, menyatakan partainya telah meminta kepolisian untuk membubarkan penyelenggaran Muktamar VIII PPP di Hotel Sahid, Jakarta. Muktamar yang diselenggarakan oleh Suryadharma Ali mulai 30 Oktober hingga 2 November 2014 itu dianggap ilegal.
"Kita sudah melayangkan surat ke Mabes Polri supaya membubarkan kegiatan ilegal yang mengatas namakan PPP," ujar Arman dalam konferensi pers di ruang Fraksi PPP DPR, Jakarta, Jumat 31 Oktober 2014.
Arman yang juga menjabat sebagai anggota Mahkamah Partai PPP itu juga menyesalkan sikap kubu Suryadharma Ali yang mengklaim bahwa muktamar mereka dihadiri 28 dewan pimpinan wilayah PPP.
"Kami menyangsikan jumlah peserta yang hadir di Jakarta, karena pemilik suara yang sah sedang berada di Surabaya," jelas dia.
Dalam kesempatan itu, Arman juga menyesalkan sikap Ketua Mahkamah Partai PPP Chozin Chumaidi yang justru hadir di Muktamar Jakarta.
Seperti diketahui, konflik di tubuh PPP terus berlanjut. Setelah Muhammad Romahurmuziy Cs menggelar muktamar di Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2014, kini giliran kubu Suryadharma Ali yang menggelar forum tertinggi partai tersebut.
Perseteruan internal partai berlambang Ka'bah itu semakin parah dengan keluarnya surat pengesahan atas kepengurusan kubu Romahurmuziy oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly. Suryadharma pun melayangkan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
2.000 Hewan Ternak Dilakukan Vaksinasi Antisipasi Wabah PMK Secara Gratis
Wabah PMK atau Penyakit Mulut dan Kuku masih menjadi momok menakutkan bagi para peternak. Adanya hal ini, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang terus memasifkan pem
