Sumber :
- VIVAnews/Erick Tanjung
VIVAnews
- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyesalkan munculnya DPR tandingan. Menurut pria yang akrab disapa JK, dalam sistem demokrasi tidak ada model DPR tandingan. Dia berharap, DPR bisa menyelesaikan permasalahannya segera.
"Yang namanya pimpinan tandingan itu tidak perlu ada," kata JK dikantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat 31 Oktober 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
7 Rahasia Google
"Yang namanya pimpinan tandingan itu tidak perlu ada," kata JK dikantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat 31 Oktober 2014.
Baca Juga :
Ayah Chandrika Chika Bantah Anaknya Pakai Narkoba Setahun: Ambil Berita Langsung dari Sumbernya
Mantan Ketua Umum Golkar itu mengatakan, perlu dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan dualisme di DPR. "Butuh suatu musyawarah yang saling memberi toleransi. Itu harus ada. Demokrasi harus begitu," ujarnya.
Selain itu, JK berharap, Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih bisa duduk bersama. Pertemuan ini penting untuk menyelesaikan dualisme yang saat ini terjadi.
"Ya, tentu dibutuhkan musyawarah lebih baik lagi. Pengalaman, saling memberi antara koalisi, agar terjadi harmoni yang baik dari dua-duanya. Saya yakin, akan baik," ucapnya
Dia minta, konflik di lembaga legislatif tersebut bisa segera berakhir dan diselesaikan oleh anggotanya sendiri.
Konflik ini muncul usai ditetapkannya alat kelengkapan dewan. Sejumlah anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat yang notabene pendukung Jokowi - JK menyatakan mosi tidak percaya atas kepemimpinan DPR saat ini yang mayoritas dikuasai Koalisi Merah Putih.
Koalisi Indonesia Hebat dikabarkan akan membentuk DPR tandingan dengan ketua Pramono Anung yang merupakan politisi Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP). Hal itu, sebagai bentuk perlawanan yang dinilai merugikan Koalisi Indonesia Hebat. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Mantan Ketua Umum Golkar itu mengatakan, perlu dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan dualisme di DPR. "Butuh suatu musyawarah yang saling memberi toleransi. Itu harus ada. Demokrasi harus begitu," ujarnya.
