Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy menggelar Rapat Pimpinan Wilayah ke-III di di Hotel Santika Surabaya, 30-31 Oktober 2014. Rapat ini untuk pendukung Muktamar ke VIII Surabaya.
"Ini lanjutan Rapimnas di Jakarta, dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia," kata Ketua Majelis Dewan Pertimbangan DPP PPP Suharso Manoarfa, Kamis malam, 30 Oktober 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Prediksi Liga Europa: AS Roma vs AC Milan
"Ini lanjutan Rapimnas di Jakarta, dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia," kata Ketua Majelis Dewan Pertimbangan DPP PPP Suharso Manoarfa, Kamis malam, 30 Oktober 2014.
Baca Juga :
Pelari Indonesia, Malaysia Hingga Amerika Siap Bertarung di Trail of The Kings Danau Toba 2024
Rapat pimpinan ini, kata Suharso, menindaklanjuti hasil-hasil Muktamar Surabaya lalu dan ketetapan yang telah disepakati, termasuk menindaklanjuti ketetapan Kementerian Hukum dan HAM atas legalitas kepengurusan kubu Romi.
Suharso menjelaskan, sejumlah daerah di Indonesia sudah memberikan laporan pelaksanaan rapat pimpinan di daerahnya masing-masing. "Ini dalam rangka menghimpun kembali elemen partai, termasuk menyusun kembali susunan kepengurusan di daerah," katanya.
Sementara, ditanya soal pelaksanaan Muktamar PPP kubu Surya Dharma Ali di Jakarta, dia menolak menanggapi.
Sementara itu kubu Suryadharma Ali malam ini menggelar Muktamar di Jakarta. "Saya rasa, saya tidak perlu menanggapi serius pelaksanaan Muktamar lucu-lucuan itu," kata Suharso.
Menurutnya, pelaksanaan Muktamar di Jakarta tidak memenuhi unsur keabsahan. "Karena, Mbah Moen juga sudah mengambil sikap, mengikuti keputusan hukum yang ada," katanya
Mbah Moen yang dimaksud adalah Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair. Dalam Muktamar malam ini, Mbah Moen tidak hadir dengan alasan sakit.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Rapat pimpinan ini, kata Suharso, menindaklanjuti hasil-hasil Muktamar Surabaya lalu dan ketetapan yang telah disepakati, termasuk menindaklanjuti ketetapan Kementerian Hukum dan HAM atas legalitas kepengurusan kubu Romi.
