Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVAnews-
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014. Prabowo menilai, Muktamar PPP kubu Suryadharma Ali hari ini sah karena sesuai dengan konstitusi partai.
"Kita di negara hukum, kami sudah yakin bahwa Muktamar ke-VIII yang dilaksanakan di Jakarta ini sah menurut AD/ART," kata Prabowo usai menghadiri pembukaan Muktamar VIII PPP di salah satu hotel berbintang di kawasan Jalan Jenderal Soedirman, Jakarta.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kita di negara hukum, kami sudah yakin bahwa Muktamar ke-VIII yang dilaksanakan di Jakarta ini sah menurut AD/ART," kata Prabowo usai menghadiri pembukaan Muktamar VIII PPP di salah satu hotel berbintang di kawasan Jalan Jenderal Soedirman, Jakarta.
Menurut undang-undang kepartaian, kata dia, pertikaian yang terjadi di tubuh PPP antara Suryadharma Ali dan Romahurmuziy harus diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai PPP. Bila tidak menemukan titik temu, baru melalui pengadilan, bukan keputusan Kementerian.
Prabowo menambahkan, keputusan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP versi Muktamar VIII Surabaya yang menghasilkan Ketua Umum Romahurmuziy dinilai kesalahan pemerintah. Maka itu, dia mengimbau pemerintah memperbaikinya.
"Kami mengimbau kepada pemerintah, untuk betul-betul memperbaiki (Keputusan mengenai kepengurusan DPP PPP baru), mungkin ada kekhilafan karena baru. Kalau bisa kita berdasarkan pada aturan hukum, jadi kami ingin suasana sejuk," katanya.
DPP PPP di bawah kepemimpinan Suryadharma Ali menggelar Muktamar VIII di Jakarta sejak Kamis 30 Oktober hingga Minggu 2 November 2014. Muktamar ini tetap dilaksanakan meski sebelumnya Menkumham Yasona Laoly mengesahkan kepengurusan DPP PPP versi Romahurmuziy sebagai hasil Muktamar PPP di Surabaya 15 Oktober 2014. (ita)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut undang-undang kepartaian, kata dia, pertikaian yang terjadi di tubuh PPP antara Suryadharma Ali dan Romahurmuziy harus diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai PPP. Bila tidak menemukan titik temu, baru melalui pengadilan, bukan keputusan Kementerian.
