Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews -
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Agus Hermanto, meyakini sidang Paripurna pelantikan pimpinan DPR versi Koalisi Indonesia Hebat, Jumat 31 Oktober 2014, tidak akan terlaksana. Alasannya, Sekretariat Jenderal DPR tidak mungkin gegabah mengeluarkan surat undangan agar 555 anggota dewan periode 2014-2019 menghadiri acara itu.
"Kami yakini tidak akan (ada Paripurna). Kalau melaksanakan itu ilegal, tidak ada dasar hukumnya di Undang-undang MD3 dan tata tertib. Kalau perbuatan hal-hal ilegal tidak perlu dirisaukan," ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kami yakini tidak akan (ada Paripurna). Kalau melaksanakan itu ilegal, tidak ada dasar hukumnya di Undang-undang MD3 dan tata tertib. Kalau perbuatan hal-hal ilegal tidak perlu dirisaukan," ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014.
Agus menyatakan pimpinan DPR telah menggelar rapat dengan Sekretaris Jenderal DPR, Winantuningtyastiti, untuk menyikapi adanya DPR tandingan ini.
"Kami sudah ketemu Sekjen. Kami sampaikan ke Sekjen untuk tidak melakukan hal ilegal (mendukung sikap KIH di parlemen)," jelas dia.
Politisi Partai Demokrat itu memastikan rapat kerja antara DPR dengan pemerintah akan tetap terlaksana meskipun ada dualisme di parlemen. Sebab, Presiden Joko Widodo hanya mengakui kepemimpinan DPR di bawah Ketua DPR, Setya Novanto.
"Kita besok (Senin) melakukan rapat, kita lihat pemerintah hadir atau tidak. Karena kementerian baru memerlukan anggaran untuk bekerja dan itu memerlukan pembahasan DPR dan pemerintah. DPR meyakini pemerintah kalau diundang akan datang," tegas dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Agus menyatakan pimpinan DPR telah menggelar rapat dengan Sekretaris Jenderal DPR, Winantuningtyastiti, untuk menyikapi adanya DPR tandingan ini.
