Sumber :
- ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi
VIVAnews -
Presiden Joko Widodo segera menghadapi situasi sulit terkait keuangan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas membuat dia harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Namun, kebijakan tersebut akan membuat popularitas Jokowi merosot menjadi buruk. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus siap-siap dijadikan sasaran kekecewaan oleh masyarakat, demikian ungkap pengamat berdasarkan hasil suatu jajak pendapat.
"Jika harga BBM dinaikkan, Presiden Jokowi paling disalahkan. Presiden menempati urutan pertama sebanyak 51,2 persen," kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar, dalam konferensi pers di Rawamangun, Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Namun, kebijakan tersebut akan membuat popularitas Jokowi merosot menjadi buruk. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus siap-siap dijadikan sasaran kekecewaan oleh masyarakat, demikian ungkap pengamat berdasarkan hasil suatu jajak pendapat.
"Jika harga BBM dinaikkan, Presiden Jokowi paling disalahkan. Presiden menempati urutan pertama sebanyak 51,2 persen," kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar, dalam konferensi pers di Rawamangun, Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014.
Rully menuturkan, Jokowi tengah menghadapi dilema kenaikan BBM bersubsidi. Sebab, berdasar rasionalitas ekonomi, kenaikan harga BBM memang harus dilakukan.
"Dukungan publik besar ketika pilpres, namun ketika ada kenaikan harga BBM mau tidak mau akan merosotkan dukungan terhadap Jokowi-JK," jelasnya.
Meski demikian, Rully menegaskan Jokowi masih bisa mengurangi ekses buruk kekecewaan masyarakat. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang bersifat kompensasi.
"Misalnya, Kartu Indonesia Sehat, Pintar. Kalau kebijakan itu terlaksana maka kekecewaan akan tertutupi. Karena, mereka akan tahu ke mana subsidi disalurkan," ujarnya.
Rully melanjutkan, institusi kedua yang paling disalahkan publik adalah DPR, dengan 32,4 persen, dan lainnya 8 persen. Sedangkan mereka yang menjawab tidak tahu sebanyak 8,4 persen.
Sementara itu, selain BBM, lanjut Rully, masih ada dua isu lagi yang menjadi penentu baik-buruk kinerja kabinet Jokowi-JK dalam waktu tiga sampai enam bulan ke depan. Pertama, mengembalikan pilkada langsung dan kedua, memenuhi janji kampanye.
Survei terbaru LSI itu berlangsung pada 27-28 Oktober 2014. Metode pengumulan data menggunakan
quickpoll
(smartphone LSI), kemudian metode
sampling
dengan
mulistage random sampling
.
Sementara, jumlah responden sebanyak 1.200 orang, dan
margin of error
plus minus 2,9 persen.
Untuk melengkapi survei, LSI juga melakukan riset kualitatif seperti
focus group discussion, in depth interview,
dan analisis media nasional. Mereka menekankan bahwa semua pemilih di Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi responden. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Rully menuturkan, Jokowi tengah menghadapi dilema kenaikan BBM bersubsidi. Sebab, berdasar rasionalitas ekonomi, kenaikan harga BBM memang harus dilakukan.
