Sumber :
VIVAnews
– Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Bidang Korpolkam Fadli Zon menerima kunjungan Ketua Parlemen Agama sedunia Imam Abdul Malik Mujahid di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu 29 Oktober 2014. Kedatangan Ketua Parlemen Agama sedunia tersebut juga didampingi oleh sejumlah intelektual muda Islam yaitu Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud.
Dalam kunjungannya tersebut membahas tentang penolakan resolusi kecaman terhadap pembersihan etnis atau genosida kepada muslim di Rohingya Myanmar oleh pemerintah Indonesia. Sementara Eropa dan Amerika justru mendorong PBB untuk mengeluarkan resolusi tersebut.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Dalam kunjungannya tersebut membahas tentang penolakan resolusi kecaman terhadap pembersihan etnis atau genosida kepada muslim di Rohingya Myanmar oleh pemerintah Indonesia. Sementara Eropa dan Amerika justru mendorong PBB untuk mengeluarkan resolusi tersebut.
“Kongres Amerika adalah yang pertama kali akan membuat resolusi terhadap kasus Rohingya, dan meminta dukungan dari Indonesia. Karena menurut mereka, Indonesia termasuk negara yang tidak mendukung pencegahan genosida di Rohingya. Tentu saja ini akan menjadi masukan kami untuk dibahas di Komisi I DPR dan Badan Musyawarah,” jelas Fadli usai pertemuan.
Lebih lanjut Fadli mengatakan, bahwa masukan tersebut sudah dibahas di DPR, bahkan akan dibahas di Rapat Paripurna, maka akan menjadi sikap resmi dari Parlemen Indonesia. Sehingga, sikap Indonesia di dunia internasional sejalan dengan konstitusi, dan merupakan murni sikap dari masyarakat Indonesia.
“Kami juga akan meminta Komisi I DPR untuk memanggil Menteri Luar Negeri, agar sikap ini sejalan dengan konstitusi kita. Karena konstitusi kita banyak membicarakan hal tentang HAM. Saya rasa masyarakat kita juga
concern
terhadap kasus Rohingya, supaya tidak terlibat aktif untuk mencegah genosida di Rohingya. Apalagi ini terjadi di negara kawasan
Southeast Asia
,” imbuh Fadli.
Fadli menambahkan, soal keselamatan pengungsi itu harus dijamin, sesuai dengan prosedur UNHCR atau lainnya. “Untuk alasan kemanusiaan, pengungsi harus diberikan transit area yang baik, diperlakukan secara manusiawi, karena mereka ini adalah korban hak asasi manusia,” tutup Fadli.
Senada dengan Fadli, Imam Abdul Malik Mujahid mengatakan, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan anggota ASEAN, Indonesia semestinya menyetujui resolusi pencegahan etnis atau genosida kepada muslim di Rohingya tersebut. Padahal Indonesia dan Myanmar merupakan negara tetangga di Asia Tenggara.
Rencananya, Abdul Malik dan tim intelektual muda Islam akan menemui sejumlah tokoh nasional, seperti Amin Rais, Hasyim Muzadi, dan Ketua MUI, Ketua Dewan Da’wah Islam Indonesia, dan sejumlah tokoh pimpinan Ormas Islam di Indonesia untuk membicarakan tentang sikap Indonesia terhadap resolusi PBB.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Kongres Amerika adalah yang pertama kali akan membuat resolusi terhadap kasus Rohingya, dan meminta dukungan dari Indonesia. Karena menurut mereka, Indonesia termasuk negara yang tidak mendukung pencegahan genosida di Rohingya. Tentu saja ini akan menjadi masukan kami untuk dibahas di Komisi I DPR dan Badan Musyawarah,” jelas Fadli usai pertemuan.
