Sumber :
- Yessica E. Daryanto
VIVAnews
- Koalisi Indonesia Hebat menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih. Mereka membentuk pimpinan DPR tandingan.
Mereka adalah Pramono Anung (PDIP) sebagai Ketua DPR, dan wakilnya terdiri atas Abdul Kadir Karding (PKB), Syaifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Dosy Iskandar (Hanura).
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Mereka adalah Pramono Anung (PDIP) sebagai Ketua DPR, dan wakilnya terdiri atas Abdul Kadir Karding (PKB), Syaifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Dosy Iskandar (Hanura).
Tonton selengkapnya di ini.
Politisi PDIP Arif Wibowo mengungkapkan pengubahan sejumlah UU yang terjadi jelang dan pasca Pilpres merupakan preseden buruk. Dia menuduh KMP bakal mengganggu pemerintahan Jokowi-Jk dengan hal-hal yang bersifat pragmatis.
"Kami ingin menyelematkan rakyat. Kami tidak ingin, pemerintahan Jokowi-JK diganggu dengan urusan-urusan pragmatis. Urusan-urusan yang sesungguhnya tidak bermakna apa-apa, kecuali kepentingan politik sesaat," ucap dia.
Tak berhenti di situ, Koalisi Indonesia Hebat meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Victor Laiskodat mengatakan perppu itu diperlukan, agar DPR bisa menunjuk pimpinan DPR yang baru. Sebab, lima pimpinan DPR yang ada saat ini tidak memiliki kemampuan memimpin yang cakap.
"Kami menilai tidak diperlukan pemimpin yang tidak cakap. Makanya kami ganti, kami majukan nama ini (Pramono Anung Cs). Kemudian, kami minta Presiden mengeluarkan Perppu terhadap UU MD3 yang ada," ujar Victor dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta.
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto menyatakan kinerja DPR tidak akan terganggu dengan adanya DPR tandingan yang dibentuk oleh Koalisi Indonesia Hebat.
Menurutnya, komisi dan alat kelengkapan dewan akan berus bekerja dan melakukan program-program yang telah dirumuskan oleh komisi-komisi yang sudah terbentuk.
"Kita kan, sudah melalui proses yang panjang. Jadi, masalah itu kita serahkan kepada rakyat yang menilai. Sejak hari ini, seluruh komisi yang terbentuk langsung bekerja," kata Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 29 Oktober 2014. (ita)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Tonton selengkapnya di ini.
