Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Kepala Pusat Pelaporan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat, 24 Oktober 2014. Kedatangan Yusuf untuk menyerahkan catatan delapan nama pengganti calon menteri Jokowi.
Saat dikonfirmasi mengenai nama-nama itu, Yusuf tidak bersedia menyebutkan nama-nama hasil penelusuran PPATK. "Saya tidak bisa menyebut. Tidak etis, telah saya serahkan," kata Yusuf.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
LIVE: Momen Bersejarah Raja Aibon Serahkan Tongkat Komandan Pasukan Tengkorak TNI ke Letkol Danu
Saat dikonfirmasi mengenai nama-nama itu, Yusuf tidak bersedia menyebutkan nama-nama hasil penelusuran PPATK. "Saya tidak bisa menyebut. Tidak etis, telah saya serahkan," kata Yusuf.
Yusuf mengatakan, sejumlah nama calon pengisi kabinet Jokowi-JK telah ditelusuri profil keuangannya. Selain para calon, PPATK juga menelusuri transaksi keuangan keluarga calon menteri. "Ada puluhan," ujarnya.
Kepala PPATK itu juga tak mau menjelaskan mengenai kode atau catatan para calon menteri yang bermasalah. Bagi dia, semua catatan sudah diserahkan ke presiden, dan semuanya terserah pertimbangan presiden.
"Saya tidak etis mengomentari, karena beliau presiden," ucapnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan ada calon menterinya yang diberikan catatan oleh KPK dan PPATK.
KPK memberi daftar kuning dan merah untuk nama-nama yang dinilai tidak layak menjadi menteri. [Baca ]
"Kemarin kami sampaikan itu (nama-nama calon menteri) kepada PPATK dan KPK. Ada delapan nama yang tidak diperbolehkan," ujar Jokowi dalam keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 Oktober 2014.
Siapa delapan nama itu, Jokowi tidak bisa menyebutkan. Yang pasti, kata Jokowi, delapan nama yang diberi catatan oleh KPK itu akan segera diganti. "Ya iya, masa
nggak
diganti. Terus yang ngisi siapa," kata Jokowi. (ita)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Yusuf mengatakan, sejumlah nama calon pengisi kabinet Jokowi-JK telah ditelusuri profil keuangannya. Selain para calon, PPATK juga menelusuri transaksi keuangan keluarga calon menteri. "Ada puluhan," ujarnya.
