Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat 24 Oktober 2014, masih terus membahas surat permintaan pertimbangan perubahan nomenklatur kementerian yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo.
Pembahasan yang akan melibatkan pakar hukum tata negara itu akan dikaji melalui kajian politis dan tinjauan akademis.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Pembahasan yang akan melibatkan pakar hukum tata negara itu akan dikaji melalui kajian politis dan tinjauan akademis.
"Mulai dari tadi malam kami kerjakan, hari ini juga, karena kami harus beri jawaban yang baik. Jumat-Sabtu-Minggu, kalau menurut hemat kami Senin sudah kami sampaikan (jawaban ke presiden)," ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta.
Agus menyatakan DPR tidak akan mengintervensi Presiden Jokowi terkait penetapan struktur kabinet sebab hal itu merupakan domain presiden.
"Sehingga sudah tepat kalau Jokowi sendiri yang harus memutuskan. Kami nggak mau intervensi," tegas dia.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, sebenarnya tidak ada masalah jika Presiden Jokowi ingin mengumumkan susunan kabinetnya hari ini. Namun, Agus meyakini Jokowi mengutamakan etika dan memilih menunggu pertimbangan dari DPR.
"Kita ingin cepat (membalas
) supaya Jokowi bisa cepat mengumumkan struktur kabinetnya, karena masyarakat sudah menunggu kabinet Jokowi, dan Jokowi sudah mengaku menunggu pertimbangan DPR," ujar dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Mulai dari tadi malam kami kerjakan, hari ini juga, karena kami harus beri jawaban yang baik. Jumat-Sabtu-Minggu, kalau menurut hemat kami Senin sudah kami sampaikan (jawaban ke presiden)," ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta.
