- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVAnews - Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo membeberkan penyebab mengapa alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat belum juga terbentuk.
Pada sidang Paripurna, Kamis 23 Oktober 2014, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PPP menolak untuk memberikan susunan anggota alat kelengkapan dewan.
Mereka bersikukuh menginginkan pimpinan alat kelengkapan dewan bisa diselesaikan melalui musyawarah mufakat.
"Jadi Koalisi Indonesia Hebat atau PDI Perjuangan mendesak Koalisi Merah Putih. Awalnya mereka minta 10 pimpinan komisi, kemudian berkurang jadi 5, yaitu 4 komisi dan 1 alat kelengkapan dewan," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta.
Bambang membantah rumor bahwa Koalisi Merah Putih meminta jatah dua menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.
"Jadi bukan kami yang minta-minta menteri. PAN ditawari 2 menteri, ditolak. Kami sudah tegaskan tetap di luar pemerintahan. Jadi, jangan sudah berkuasa di pemerintah kemudian ingin dapat jatah juga di DPR, nggak fair dong," tuturnya.
Proporsional
Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan idealnya proses pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
Sebagai partai pemenang pemilu, PDI Perjuangan bersama Koalisi Indonesia Hebat seharusnya bisa mendapat enam posisi ketua dan 25 wakil ketua.
"Kalau mau dipaksakan, ya sudahlah 16 kursi kita perhitungkan. Jadi KIH di setiap pimpinan masih ada. Itu pun mereka masih belum bergeming," kata Aria.
Atas permintaan itu, Aria mengakui jika Koalisi Merah Putih memberi jatah enam kursi pimpinan alat kelengkapan dewan untuk Koalisi Indonesia Hebat.
"Tapi kan itu gila, masa enam dari 47 jumlah pimpinan. Saya tawar minimal 16, kalau nggak, ya nggak usah sama sekali," tegasnya.
Baca juga:
