- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan lima fraksi di DPR dilarang untuk mengambil kebijakan dalam rapat alat kelengkapan dewan.
Konsekuensi ini, menurut Fahri, karena Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PPP belum juga menyerahkan susunan anggota alat kelengkapan dewan.
"Lima fraksi itu sekarang nggak boleh rapat alat kelengkapan dewan, karena mereka bukan anggota. Kalau nonton boleh, wartawan saja nonton boleh," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 23 Oktober 2014.
Ia menjelaskan pimpinan DPR masih menunggu kelima fraksi itu untuk menyerahkan susunan anggota. Untuk sementara ini, lima fraksi lainnya yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sudah bisa menggelar rapat komisi.
"Nggak ada batas akhir (penyerahan susunan anggota). Nanti kalau ada yang mau setor nama, silakan saja, nanti diketok (di paripurna)," jelas dia.
Secara pribadi, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berpendapat bahwa pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan sudah bisa dilakukan.
"Kalau tidak menyetor (nama) bagaimana Anda mau dipilih sebagai pimpinan. Saya usulkan Baleg (badan legislasi) segera bentuk pimpinan karena itu mendesak," ujar Fahri.
Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan alat kelengkapan dewan tidak bisa mengeluarkan keputusan strategis tanpa masukan dari Koalisi Indonesia Hebat.
"Nggak bisa (ambil keputusan). Kuorum fraksi itu 5+1," katanya. (ita)
Baca juga:
Biasanya Kalem, Ternyata Beby Tsabina Bisa Juga Jadi Anak Motor
Selain jadi anak motor, Beby Tsabina juga beberapa kali akting berkelahi.
