Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews -
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat terkait penetapan anggota alat kelengkapan dewan yang digelar hari ini, Kamis 23 Oktober 2014, berjalan alot.
Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem, bersikukuh tidak menyerahkan susunan anggota alat kelengkapan dewan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem, bersikukuh tidak menyerahkan susunan anggota alat kelengkapan dewan.
Mereka menginginkan agar mekanisme pemilihan pimpinan DPR dilakukan melalui musyawarah mufakat, sehingga Koalisi Indonesia Hebat bisa mendapatkan jatah pimpinan.
"PPP mengusulkan agar ada ruang-ruang lobi yang sebisa mungkin memenuhi keinginan PPP, agar pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan bisa dipenuhi oleh semua fraksi di DPR," ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arwani Thomafi dalam sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Arwani mengusulkan agar sidang Paripurna DPR ditunda hingga 27 Oktober.
Hal senada disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima. Ia mengakui bahwa nama-nama pembagian alat kelengkapan dewan dari PDI Perjuangan sudah terbentuk.
"Tapi jangan sampai kita
dikadalin
. Kami setor nama, tapi untuk sapu bersih di pimpinan komisi. Ini lembaga politik, kita jangan menutup mata bahwa setor nama itu akan berimplikasi pada pemilihan pimpinan komisi," kata Aria.
Mendengar alasan-alasan itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin sidang menegaskan bahwa pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan merupakan kewenangan masing-masing komisi.
"Rapat kita tutup dan tetap menunggu surat dari teman-teman. Jika sudah terkumpul baru Paripurna lagi," kata dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Mereka menginginkan agar mekanisme pemilihan pimpinan DPR dilakukan melalui musyawarah mufakat, sehingga Koalisi Indonesia Hebat bisa mendapatkan jatah pimpinan.
