Sumber :
- ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
VIVAnews -
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Masduki Baidlowi, menyesali proses rekrutmen menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Pasalnya, proses rekrutmen menteri yang cenderung bergantung pada rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menimbulkan multi tafsir, termasuk terjadinya pembunuhan karakter terhadap seorang calon.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Pasalnya, proses rekrutmen menteri yang cenderung bergantung pada rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menimbulkan multi tafsir, termasuk terjadinya pembunuhan karakter terhadap seorang calon.
Baca Juga :
Pengendara Motor Ini Minta Ganti Rugi Usai Ambil Jalur Mobil hingga Adu Banteng, Netizen Geram
"Itu secara etika tidak baik, karena akan berdampak pada pembunuhan karakter terhadap seseorang yang diberi catatan oleh KPK," ujar Cak Duki, sapaan akrab Masduki, Rabu 23 Oktober 2014.
Selain itu, lanjut Cak Duki, proses seleksi yang akhirnya bocor ke publik melalui pemberitaan media massa tersebut juga akan menimbulkan
trial by the press
(penghukuman oleh media sebelum ada vonis resmi pengadilan). Sehingga menimbulkan kesan negatif terhadap calon menteri yang bersangkutan.
Yang lebih tragis, kebijakan seleksi yang melibatkan KPK itu menurut Cak Duki justru menunjukkan sikap politik Jokowi-JK yang ingin melempar beban dan tanggung jawab kepada KPK.
"Cara ini sangat jelas menunjukkan kalau Jokowi tidak mau jadi sasaran kemarahan perorangan maupun parpol yang tidak terakomodir dalam kabinet," ujar Cak Duki.
Apalagi langkah pembocoran calon menteri yang mendapat rapor merah itu sudah divonis bersalah melalui pemberitaan. Padahal, calon yang bersangkutan belum tentu divonis salah oleh pengadilan.
"Ini pelanggaran terhadap prinsip praduga tak bersalah yang sangat dijunjung tinggi dalam proses peradilan," kata dia.
Pada dasarnya, proses rekrutmen menteri dengan terlebih dahulu berkonsultasi pada KPK itu, kata Cak Duki, adalah langkah yang bagus untuk memperbaiki kinerja pemerintahan ke depan, sepanjang prosesnya bersifat rahasia.
"Tapi faktanya kan tidak begitu, ada kesan disengaja untuk dibocorkan. Ini tidak baik," kata dia.
Sepeti diketahui, Presiden Joko Widodo meminta masukan KPK untuk menyeleksi para calon menteri yang akan membantu pemerintahannya dalam lima tahun ke depan. Berdasarkan catatan dari KPK, sejumlah nama diberi catatan dengan ditandai warna kuning dan merah.
"Ada delapan nama yang dikasih tanda merah (KPK) dan tidak boleh jadi menteri," tegas Jokowi di Istana Kepresidenan.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Itu secara etika tidak baik, karena akan berdampak pada pembunuhan karakter terhadap seseorang yang diberi catatan oleh KPK," ujar Cak Duki, sapaan akrab Masduki, Rabu 23 Oktober 2014.
