Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa ia dan Presiden Joko Widodo akan menjadikan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) sebagai salah satu acuan menentukan calon menteri.
Sebagaimana diketahui, KPK dan PPATK telah memberikan sejumlah catatan untuk nama-nama calon menteri Jokowi. KPK, bahkan memberikan kode warna merah bagi menteri yang bermasalah dan kuning bagi yang berpotensi bisa bermasalah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Polisi Periksa 13 Saksi Kasus Tewasnya Anggota Polresta Manado di Mampang Jakarta Selatan
Sebagaimana diketahui, KPK dan PPATK telah memberikan sejumlah catatan untuk nama-nama calon menteri Jokowi. KPK, bahkan memberikan kode warna merah bagi menteri yang bermasalah dan kuning bagi yang berpotensi bisa bermasalah.
"Ya, tentulah
, kita harus pertimbangkan rekomendasi KPK," kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2014.
Menurut dia, pencoretan nama menteri berapor merah sebagai realisasi dari janjinya saat kampanye. Di mana, akan membangun kabinet kerja yang baik dan terbebas dari korupsi.
"Ini demi kebaikan semuanya. Kebaikan pemerintah, rakyat. Kan menteri, kita sudah janji harus kredibel," ujarnya.
Terkait pengumuman nama-nama menteri, JK mengaku belum bisa memastikan. "Ya pokoknya satu dua hari ini," kata JK sambil memberikan bocoran lokasi tempat pengumuman kabinetnya. "Di Istana dong," tambahnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan ada delapan nama calon menterinya yang diberikan catatan oleh KPK dan PPATK.
KPK memberi daftar kuning dan merah untuk nama-nama yang dinilai tidak layak menjadi menteri. [Baca ]
"Kemarin kami sampaikan itu (nama-nama calon menteri) kepada PPATK dan KPK. Ada delapan nama yang tidak diperbolehkan," ujar Jokowi dalam keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 Oktober 2014.
Siapa delapan nama itu, Jokowi tidak bisa menyebutkan. Yang pasti, kata Jokowi, delapan nama yang diberi catatan oleh KPK itu akan segera diganti. "Ya iya, masa nggak diganti. Terus yang ngisi siapa," kata Jokowi. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ya, tentulah
