Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo menyerahkan nama-nama calon menterinya ke Badan Intelijen Negara (BIN) untuk diketahui rekam jejak masing-masing.
Baca Juga :
Viral di Media Sosial Tawuran Brutal Antar Pelajar, 3 Pelaku Terancam Hukuman Penjara 10 Tahun
Pernyataan Fahri ini mengkritik langkah Presiden Jokowi yang justru menyerahkan daftar kandidat menterinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
.
"Saya usulkan Jokowi pakai institusi permanen di negara. Kita punya badan intelijen cukup banyak, itu lebih penting," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 21 Oktober 2014.
Menurut undang-undang, kata Fahri, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempunyai kewenangan untuk memberi tanda apakah seseorang itu layak atau tidak menjadi menteri. Supaya tidak salah pilih, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menyatakan, sebaiknya harus ada laporan resmi dari BIN.
"Tapi mungkin ke KPK untuk efek publikasi. Karena kalau konsul dengan BIN tidak bisa terbuka," jelasnya.
Usai dilantik, Presiden Joko Widodo sedianya akan mengumumkan menteri-menteri dalam kabinet yang akan menjalankan roda pemerintahan dibawah pimpinannya hari ini, Selasa 21 Oktober 2014. Namun, belum dapat dipastikan waktu dan tempat pengumumannya.
Kabar mundurnya pengumuman susunan kabinet Jokowi-JK dikarenakan KPK dan PPATK memberikan catatan terhadap beberapa menteri pilihan Jokowi. Atas alasan itulah kemudian Jokowi mengevaluasi kembali susunan kabinetnya.
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Tapi mungkin ke KPK untuk efek publikasi. Karena kalau konsul dengan BIN tidak bisa terbuka," jelasnya.
