Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Presiden Joko Widodo rencananya akan mengumumkan struktur kabinet pemerintahannya, Selasa 21 Oktober 2014. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hidayat Nur Wahid, menagih janji Presiden Jokowi untuk tidak menunjuk calon menteri yang merangkap jabatan sebagai petinggi partai politik.
"Secara prinsip apa yang disampaikan Jokowi sudah menjadi konsumsi publik. Dulu dia menyampaikan harus fokus ke kabinet, tidak rangkap jabatan di parpol, kalau sekarang beliau ngomong beda, itu pasti bagian yang sudah dicatat publik," ujar Hidayat di Gedung DPR, Jakarta.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Secara prinsip apa yang disampaikan Jokowi sudah menjadi konsumsi publik. Dulu dia menyampaikan harus fokus ke kabinet, tidak rangkap jabatan di parpol, kalau sekarang beliau ngomong beda, itu pasti bagian yang sudah dicatat publik," ujar Hidayat di Gedung DPR, Jakarta.
Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera itu mengakui jika larangan petinggi partai politik untuk menjadi menteri tidak diatur dalam Undang-undang Kementerian. Namun, menurut Hidayat, rakyat sudah mencatat janji yang pernah diucapkan oleh Jokowi untuk melahirkan kabinet yang tidak transaksional, dan melarang petinggi partai politik duduk di jajaran menterinya.
"Apakah beliau nantinya mentolelir pimpinan parpol menjadi bagian dari kabinet, nanti akan kita lihat, karena kan belum ada pengumumannya. Tapi yang jelas tentu publik menginginkan apa yang dijanjikan Jokowi bisa dilaksanakan," katanya. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera itu mengakui jika larangan petinggi partai politik untuk menjadi menteri tidak diatur dalam Undang-undang Kementerian. Namun, menurut Hidayat, rakyat sudah mencatat janji yang pernah diucapkan oleh Jokowi untuk melahirkan kabinet yang tidak transaksional, dan melarang petinggi partai politik duduk di jajaran menterinya.
