Sumber :
- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVAnews -
Partai Kebangkitan Bangsa berpesan agar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak membuat kesalahan sedikitpun selama menjalankan masa baktinya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB, Abdul Kadir Karding, mengatakan jika ada sedikit kesalahan saja yang dilakukan oleh Jokowi-JK, maka hal itu bisa saja dijadikan "senjata" oleh Koalisi Merah Putih di Dewan Perwakilan Rakyat.
"Mereka harus membuat program pro rakyat. Sehingga ketika ada perlawanan dari parlemen, maka mereka (DPR) akan berlawanan dengan publik," ujar Karding di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 2 Oktober 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
6 Pemain yang Bisa Didatangkan Inter Milan, dari Juara Serie A hingga Penantang Liga Champions
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB, Abdul Kadir Karding, mengatakan jika ada sedikit kesalahan saja yang dilakukan oleh Jokowi-JK, maka hal itu bisa saja dijadikan "senjata" oleh Koalisi Merah Putih di Dewan Perwakilan Rakyat.
Baca Juga :
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
"Mereka harus membuat program pro rakyat. Sehingga ketika ada perlawanan dari parlemen, maka mereka (DPR) akan berlawanan dengan publik," ujar Karding di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 2 Oktober 2014.
Karding menilai proses pemilihan pimpinan DPR dini hari tadi sangat tidak adil dan tidak
fair
. Ketidakadilan itu, kata dia, sudah dimulai sejak rapat konsultasi antar partai.
"Kami tidak diberi ruang untuk bicara (saat Paripurna).
Mic
mati, pimpinan juga
ndableg
.
Ndableg
itu dalam tanda petik tidak mau tahu dan
nggak
mau dengar. Yang penting perintah dari bosnya, dia jalan terus saja walaupun gaduh, ramai, dan banyak interupsi," ujar dia.
Karding menyesalkan proses pemilihan DPR yang terbentuk tanpa dialog dan musyawarah mufakat. "Kalau petanya masih seperti tadi malam, maka pimpinan komisi, dan alat kelengkapan dewan akan habis," ujar Karding.
Dengan masuknya Demokrat dalam kursi pimpinan DPR bersama Koalisi Merah Putih, Karding semakin yakin bahwa aksi
walk out
Fraksi Partai Demokrat saat pengesahan UU Pilkada hanyalah akal-akalan saja.
"Sejak awal memang
nggak
mau (berkoalisi). Kalau mau kan
nggak
perlu syarat ketemu dengan Megawati. Jokowi itu presiden terpilih, lebih
legitimate
daripada anggota," kata Karding.
Pria yang ditunjuk sebagai Sekretaris Fraksi PKB di MPR itu mengatakan pemerintahan Jokowi-JK akan terganggu jika setiap kebijakan mereka tidak disetujui oleh DPR. "Jadi nanti divoting dan dimentahkan lagi," kata dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Karding menilai proses pemilihan pimpinan DPR dini hari tadi sangat tidak adil dan tidak
