Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengkritisi kinerja Dewan Perwakilan Daerah. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, menurut dia, DPD mempunyai wewenang lebih luas.
"Masa mereka kalah sama LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Artinya LSM mampu jadi pressure group, masa DPD tidak bisa," kata Refly saat dihubungi VIVAnews, Rabu 1 Oktober 2014.
Ia menambahkan, sebagai pressure group, DPD mempunyai fasilitas yang lengkap dibanding LSM. DPD mempunyai kantor dan anggaran yang besar untuk menjalankan fungsinya.
Baginya, ke depan DPD harus lebih fleksibel di tengah keterbatasan mereka. "Mereka harus membentuk kaukus-kaukus dengan fokus berbagai isu," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, DPD ke depan harus memperjuangkan kewenangan dengan terlibat langsung dalam berbagai amendemen serta berbagai penguatan lainnya. Ini bisa dilakukan bila anggota DPD yang baru luwes dengan berbagai isu.
Selain itu, DPD bisa menjadi penyeimbang dengan membawa aspirasi langsung. "Mereka kan dipilih langsung dari tiap daerah. Mereka bisa memperjuangkan berbagai isu dengan membentuk berbagai kaukus," katanya. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Lebih lanjut, ia mengatakan, DPD ke depan harus memperjuangkan kewenangan dengan terlibat langsung dalam berbagai amendemen serta berbagai penguatan lainnya. Ini bisa dilakukan bila anggota DPD yang baru luwes dengan berbagai isu.
