Sumber :
- VIVAnews/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan lima hal penting yang harus diperhatikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih yang baru saja dilantik, Rabu 1 Oktober 2014.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebut, hal pertama yang harus diperhatikan para anggota DPR yang baru adalah sistem perekrutan para tenaga ahli yang akan membantu kerjanya nanti.
Baca Juga :
Wika Salim Ungkap Kondisi Terkini Tukul Arwana
Bambang menilai, diperlukan mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam melakukan rekrutmen. "Kalau mekanisme rekrutmennya tidak transparan dan akuntabel, orang yang membantu anggota dewan itu bukan orang hebat. Padahal, pekerjaan anggota dewan itu harus ditopang oleh orang-orang yang spesifik, keahliannya itu diperlukan," kata Bambang.
Baca Juga :
Soetta Jadi Bandara Tersibuk di Asia Tenggara
Lebih lanjut, dia juga mengingatkan mengenai adanya potensi penyalahgunaan kewenangan dalam fungsi legislasi, karena mengingat terjadinya lobi di antara anggota dewan.
"Apakah ada sistem atau mekanisme untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam mekanisme lobi itu. Kalau tidak ada, maka di semua legislasi ada potensi korupsi," kata Bambang.
Selain itu, Bambang mengingatkan akan adanya konflik kepentingan terkait jabatan DPR. Dia pun mengambil contoh terkait Komisi DPR yang membidangi Agama, ketika seorang anggota DPR mempunyai usaha perjalanan haji. Padahal, di satu sisi, dia mempunyai kewenangan regulator untuk mekanisme pengendaliannya.
"Atau lawyer di Komisi III, tapi berhubungan dengan law office-nya, sehingga saat RDPU itu yng ditanya sesuai pertanyaan, bukan kasus," kata Bambang.
Poin keempat menurut Bambang, adalah terkait mekanisme membangun integritas dan akuntabilitas. Dia mencontohkan mengenai fungsi pengawasan yang dipunyai oleh anggota DPR.
"Sebagai pengawas, siapa yang mengawasinya, apakah boleh ketika ketangkap 'Oh kami sedang melakukan pengawasan', karena tidak ada batas antara mengawasi dan mencampuri," kata Bambang.
Sementara itu, untuk yang terakhir adalah terkait Dewan Kehormatan DPR. Menurut Bambang, Dewan Kehormatan DPR penting untuk dievaluasi.
"Sekarang dievaluasi sejauh mana kinerjanya. Sekarang ada Dewan Kehormatan dan kalau kinerjanya tidak dievaluasi akan sama dengan BK," ujar dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Apakah ada sistem atau mekanisme untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam mekanisme lobi itu. Kalau tidak ada, maka di semua legislasi ada potensi korupsi," kata Bambang.
