- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVAnews - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyesalkan langkah yang akan diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan membuat Peraturan Pemerintah Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
Perppu itu akan dikeluarkan Presiden SBY menyusul diputuskannya pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. [Baca ]
"Saya pikir itu sedih sekali kenapa harus ada perppu itu. Harusnya seorang presiden dan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat mampu memproyeksikan bahwa hal seperti ini tidak boleh terjadi," ujar Surya Paloh di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 1 Oktober 2014.
Surya menegaskan, Partai Nasdem menanggapi biasa saja dengan adanya rencana SBY mengeluarkan Perppu itu. Sebagai partai pendukung Presiden terpilih Joko Widodo, Surya mengatakan keberadaan perppu itu tidak berpengaruh terhadap posisi partainya.
"Kami tidak menyambut gembira, biasa-biasa saja bagi Nasdem. Mau keluar Perppu bagus, nggak keluar perppu juga nggak apa-apa. Toh, keputusan sudah diambil oleh anggota dewan," kata Surya.
Kecaman
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mengkritik rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengeluarkan perppu untuk pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Martin menilai, ide pembuatan perppu terlalu dipaksakan.
"Itu kan akan merusak sistem ketatanegaraan kita, karena perppu itu dikeluarkan harus dengan alasan yang kuat," ujar Martin, Selasa 30 September 2014.
Anggota Komisi III DPR itu menjelaskan, perppu baru bisa dikeluarkan bila keadaan sangat genting, sangat memaksa, dan memerlukan keputusan cepat. Perppu itu juga baru bisa diproses jika ada kekosongan hukum, dan DPR dalam keadaan tidak bersidang.
"Tapi, ini tidak ada keadaan genting, memaksa, dan aturan hukum tidak ada yang kosong karena sudah disahkan DPR," jelasnya.
Ia juga menilai, andaipun Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat memaksakan pembuatan perppu tersebut, justru akan menjadikan dia bulan-bulanan di akhir masa jabatannya. [Baca selengkapnya ]
Namun, Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menyatakan rencana pembuatan perppu itu pasti sudah dipertimbangkan secara matang oleh Presiden SBY.
"Tidak persoalan genting atau tidak. Pertimbangan subjektif ada di presiden, sedangkan pertimbangan objektifnya ada di dewan. Demokrat sudah satu suara soal ini," kata Marzuki. (ita)
Ada Lampu Jalan di Jakarta Bisa Terkoneksi sama Internet
Anak usaha Jakpro menginisiasi pemanfaatan lampu jalan milik Pemerintah Provinsi Jakarta untuk dikembangkan menjadi PJU Pintar. Bisa terkoneksi internet dan 5G.
