Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Anggota Dewan Suro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, tidak mempermasalahkan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perpu) Pilkada. Namun, Hidayat mengingatkan Perppu itu bisa saja akan ditolak DPR.
"Kalau Pak SBY keluarakan Perpu hak beliau. Saya yakin DPR akan menolak, karena tidak melihat korelasinya," kata HNW di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 1 Oktober 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kalau Pak SBY keluarakan Perpu hak beliau. Saya yakin DPR akan menolak, karena tidak melihat korelasinya," kata HNW di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 1 Oktober 2014.
Baca Juga :
PKS Ingin Usung Duet Risma-Sandiaga
Ia menambahkan Perpu tidak serta merta berlaku, karena harus dibawa ke DPR, untuk meminta persetujuan DPR sebelum diberlakukan.
"Dalam sidang paripurna DPR akan menilai, itu mendesak atau biasa-biasa saja," katanya.
Untuk mengesahkan Perpu itu DPR akan melihat lagi seberapa penting hal itu.
"Kami di koalisi merah putih, menilai tidak ada yang genting dan mendesak untuk menerima itu," katanya.
Politisi senior ini meminta semua pihak yang mendukung pilkada langsung agar menahan diri. Menurutnya semua sudah diputuskan dan tidak ada yang genting, mendeskan, tidak ada konflik horinzontal dan semua proses sudah dikuti.
"Mendagri dalam kata akhirnya juga setuju menerima keputusan DPR dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD," kata dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ia menambahkan Perpu tidak serta merta berlaku, karena harus dibawa ke DPR, untuk meminta persetujuan DPR sebelum diberlakukan.
