Sumber :
VIVAnews
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Priyo Budi Santoso mengatakan sebenarnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa menarik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di detik terakhir saat paripurna.
Penarikan itu bisa dilakukan jika SBY benar-benar tidak menyetujui isi dari RUU Pilkada yang memiliki opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Penarikan itu bisa dilakukan jika SBY benar-benar tidak menyetujui isi dari RUU Pilkada yang memiliki opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
"Kalau beliau mau bisa menarik UU ini dari awal, bahkan pada menit terakhir masih bisa. Tetapi Mendagri sudah menyatakan persetujuan," kata dia.
Menurut Priyo, keputusan SBY untuk mengeluarkan perppu adalah keputusan yang tak lazim. Sehingga, SBY dinilai menampikan diri sebagai Ketua Umum Demokrat yang tak setuju pilkada tak langsung dibanding dengan seorang presiden.
"Saya tidak menyatakan presiden menghina putusan parlemen tetapi ini sangat tidak lazim," kata dia.
Tetapi kata dia, Perppu ini akan membuat opini bahwa SBY menampilkan diri sebagai politisi.
Namun bagaimana jika Perppu itu dikeluarkan demi kepentingan rakyat?
"Masyarakat yang mana? Masyarakat terbelah di sini. Masyarakat mayoritas menginginkan itu yang kemarin disahkan. Muhammadiyah, NU banyak sekali yang meminta tidak langsung. Itu jangan dinihilkan," kata dia.
Jalan satu-satunya, kata Priyo, seharusnya UU Pilkada ini digugat di MK.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kalau beliau mau bisa menarik UU ini dari awal, bahkan pada menit terakhir masih bisa. Tetapi Mendagri sudah menyatakan persetujuan," kata dia.
