- Setpres/ Abror Rizki
VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso kecewa dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk mengugurkan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah yang baru saja disahkan di sidang Paripurna DPR, Jumat pekan lalu.
Menurut Priyo, keputusan SBY ini sangat tidak lazim dalam suatu tatanan kenegaraan.
"Ini sangat tidak lazim. Saya tidak tahu siapa yang beri masukan pada presiden," kata Priyo usai peringatan Hari Kesatian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu 30 September 2014.
Menurut Priyo ketidaklaziman terjadi karena sebagai seorang Presiden, SBY langsung ingin menggugurkan UU yang baru saja disahkan secara demokratis. Apalagi perwakilan dari presiden yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hadir dan menyetujui pengesahan UU itu.
"Ini harus diundangkan karena itulah bunyi dari amandemen konstitusi," ujarnya.
Menurut Priyo, SBY sebagai presiden tidak boleh menggunakan posisinya untuk membuat Perppu hanya karena ketidaksetujuan pribadi dan partainya mengenai UU yang baru saja disahkan.
"Hendaknya presiden tetap memayungi semua keanekaragaman karena beliau negarawan. Tidak boleh karena ketidaksetujuan secara personal menggunakan posisi beliau sebagai presiden dan menganulir UU," katanya.
DPR menurut Priyo berhak menolak mentah-mentah Perppu ini. "Ini anomali pemerintahan beliau melakukan dengan cara tidak lazim," katanya.
Apalagi, menurut Priyo, SBY telah melanggar ucapannya sendiri bahwa menterinya tidak boleh mengeluarkan kebijakan strategis. "Tetapi ini (mengeluarkan Perppu) kebijakan yang lebih dari strategis. Beliau melanggar ucapannya sendiri," ujarnya.
Inspirasi Membantu Sesama
"Kami berharap kegiatan ini tak hanya menjadi sekadar acara, tetapi juga menjadi momentum untuk menginspirasi orang lain agar turut berpartisipasi dalam membantu sesama."
