Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews -
Presiden terpilih, Joko Widodo, menerima penolakan Mahkamah Konstitusi soal gugatan Undang-Undang, MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Partai Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, merupakan salah satu elemen masyarakat yang mengajukan
judicial rieview
UU itu.
"Kita menghormati keputusan MK, tetapi nanti masyarakat yang menilai," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa 30 September 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Tensi Geopolitik Global Makin Tinggi, Sri Mulyani Waspadai Dampaknya ke Harga Minyak Dunia
"Kita menghormati keputusan MK, tetapi nanti masyarakat yang menilai," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa 30 September 2014.
Jokowi menuturkan, ke depannya masyarakat yang akan menilai bahwa UU MD3 itu menguntungkan atau tidak. Kata dia, partainya tidak akan mempengaruhi siapa pun karena keputusan MK itu harus benar-benar dihormati.
"Nanti masyarakat juga akan merasakan. Sebetulnya dengan UU MD3 ini, masyarakat diuntungkan atau tidak diuntungkan. Nanti yang melihat masyarakat. Tapi kalau keputusan MK harus dihormati," imbuhnya.
Jokowi menambahkan, tujuan beberapa elite politik PDIP seperti Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Dwi Ria Latifa, serta Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengajukan UU MD3 itu bukan tanpa alasan. Sebab mereka menilai, UU itu akan berimbas pada masyarakat.
"Iya ini karena pembagian kursi, yang akan berimbas pada masyarakat," tuturnya.
Seperti diketahui, MK menolak gugatan UU MD3 yang diajukan PDIP dan beberapa elite lainnya, Senin, 29 September 2014. Pasal-pasal yang digugat antara lain pasal 84 ayat 1 UUD MD3 yang isinya pimpinan DPR terdiri atas satu orang dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.
Kemudian, pasal 97, pasal 104, pasal 109, pasal 115, pasal 121, dan pasal 152 yang isinya tentang posisi perempuan untuk mengisi jabatan strategis di DPR di antaranya, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT. (ita)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Jokowi menuturkan, ke depannya masyarakat yang akan menilai bahwa UU MD3 itu menguntungkan atau tidak. Kata dia, partainya tidak akan mempengaruhi siapa pun karena keputusan MK itu harus benar-benar dihormati.
