VIVAnews - Sidang Paripurna DPR resmi memutuskan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Menanggapi keputusan paripurna DPR yang berakhir Jumat 26 September dini hari, Ketua MPR Sidarto Dabusubroto mengaku kecewa dan sangat sedih karena DPR periode 2009-2014 telah mewariskan sejarah hitam di era perkembangan demokrasi di Indonesia yang semakin maju dan mendapatkan pengakuan dari dunia internasional.
"Di tengah perkembangan demokrasi yang semakin maju ini. Justru sebagian besar wakil rakyat menghilangkan kedaulatan rakyat. Tragis sekali," kata Sidarto kepada VIVAnews, Jumat 26 September 2014.
Sidarto yang berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga mengatakan tindakan dari Fraksi Demokrat yang meninggalkan ruang sidang di saat kedaulatan rakyat akan dipertaruhkan patut disayangkan. Namun Sidarto mengakui aksi walk out adalah hak politik dari Fraksi Partai Demokrat.
"Di saat genting ketika hak kedaulatan rakyat akan diperjuangkan justru walk out. Keputusan itu perlu dipertanyakan oleh rakyat sebagai pemegang utama kedaulatan," ujarnya.
Kekecewaan yang sama juga diungkapkan Wakil Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Yuni Satia Rahayu, yang menyatakan rakyat Indonesia dipaksa mundur kembali demi kekuasaan dan harapannya dari pihak yang kalah dalam pemilihan presiden 2014 lalu.
"Koalisi merah putih tidak legowo. Bahkan mengabaikan darah juang para pejuang reformasi yang telah mempertaruhkan darah dan nyawa," katanya.
Tindakan yang dilakukan oleh wakil rakyat yang mengaku bagian dari koalisi merah putih menurutnya telah mempertontonkan wajah asli mereka.
"Wajah asli mereka adalah kekuasaan yang mengabaikan kedaulatan rakyat," ujarnya.
