TUTUP
TUTUP
POLITIK

Pengamat: Aksi Walk Out Demokrat Bagian dari Skenario

"Apa yang terjadi di DPR, tidak hanya terjadi di ruangan itu saja."
Pengamat: Aksi Walk Out Demokrat Bagian dari Skenario
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat membahas Rancangan Undang-Undang Pilkada, Jakarta, Kamis (25/09/2014).  (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)
VIVAnews - Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out saat Rapat Paripurna DPR membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat dinihari, 26 September 2014.

Pengamat politik Said Salahuddin saat diskusi di Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, menilai aksi walk out yang dilakukan Demokrat sudah direncanakan.

"Saya meyakini sudah diskenariokan sejak awal. Apa yang terjadi di DPR, tidak hanya terjadi di ruangan itu saja. Cikeas, Pak Prabowo, Bu Megawati, semua melakukan komunikasi. Ini belok ke kiri, ini ke kanan. Termasuk aksi walk out ini," ujar Said.

Menurut Said, Partai Demokrat sengaja memainkan "dua kaki" terkait RUU Pilkada ini. Satu kaki di pihak pilkada langsung, satu lagi melalui DPRD.

"Walk out itu kan harfiahnya kan keluar dari ruang rapat. Tetapi, kalau diketahui efek dari walk out itu apa. Sejak awal Demokrat kan opsi dipilih langsung, tapi nggak mau kehilangan muka," kata Said.

Aksi walk out yang dilakukan Fraksi Demokrat menyisakan enam orang anggota yang memilih untuk tetap berada di dalam ruang sidang. Di antara mereka ada Gede Pasek Suardika dan Ignatius Mulyono.

Gede Pasek mengatakan, jika aksi walk out partainya adalah hal yang biasa dalam berpolitik. Bahkan, untuk sanksi pun mereka tidak mengkhawatirkannya.
 
Gede Pasek mengatakan bahwa aksi walk out ini mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh partai senior, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Kami walk out ini meniru senior kami. PDIP kan, sering walk out. Biar mereka tahu, bagaimana rasanya sakit hati ditinggalkan," kata Pasek.

Lebih lanjut, Pasek mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan mereka melakukan aksi walk out. Pertama, karena RUU ini adalah usulan pemerintah, yang mana pemerintah dimaksud adalah fraksi Demokrat.

"Ini menjadi kewajiban moral bagi kami untuk mengawal dan memilih pilihan politik ini," ujarnya.

Kedua, karena menurut Fraksi Demokrat, gubernur sebaiknya tidak dipilih langsung, sedangkan wali kota atau bupatilah yang harusnya dipilih langsung. Ini sesuai dengan konsep otonomi daerah. "Jadi, tidak usah ada yang merasa tersakiti," kata dia. (ita)
KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP