Wakil Ketua DPR: Anggota BPK Terpilih Harus Lepas Kepentingan Politik
Senin, 22 September 2014 - 18:17 WIB
Sumber :
VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menyatakan, lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan terpilih harus lepas dari kepentingan politik.
Keterpilihan Harry Azhar Aziz (politisi Partai Golkar), Rizal Djalil, Achsanul Qosasih (politisi Partai Demokrat), Eddy Mulyadi Soepardi, dan Nur Yasin, akan disahkan dalam sidang Paripurna DPR.
Baca Juga :
Banyak Pasien Berobat ke Luar Negeri, Rumah Sakit di Indonesia Kini Dibuat Layaknya Hotel Bintang 5
"Saya melihat BPK harus steril dari kepentingan politik. Kalau kemudian BPK ini diisi oleh parpol, kita mempunyai auditor negara yang jauh dari harapan," ujar Pramono usai pertemuan dengan Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (Lekat) di Gedung DPR, Jakarta, Senin 22 September 2014.
Menurutnya, BPK harus diisi oleh orang-orang profesional atau pejabat-pejabat karir. Terkait nama-nama yang diduga masih bermasalah, Pram mengatakan hal itu akan dibahas dalam sidang Paripurna.
"Ini nantinya akan disampaikan di Paripurna, kan nanti pengesahan terakhirnya di Paripurna. Memang di Komisi XI telah dipilih anggota BPK, tapi saya melihat hal yang bersifat administrasi perlu diperhatikan biar kita tidak menciderai aturan yang kita buat sendiri," jelas dia.
Perlu dikaji
Tiga orang perwakilan dari Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (Lekat) menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Mereka memberikan dokumen dan meminta pemimpin DPR mengkaji ulang keterpilihan Eddy Mulyadi Soepardi sebagai anggoota BPK.
Koordinator Lekat, Abdul Falah, mengatakan keterpilihan Eddy masih tersangkut oleh proses administrasi yang belum terupdate.
"Eddy Mulyadi sudah keluar dari jabatannya di BPK dua tahun lalu, tapi dari CV yang diberikan ke DPR dia bilang masih menjabat jadi deputi," ungkap dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ini nantinya akan disampaikan di Paripurna, kan nanti pengesahan terakhirnya di Paripurna. Memang di Komisi XI telah dipilih anggota BPK, tapi saya melihat hal yang bersifat administrasi perlu diperhatikan biar kita tidak menciderai aturan yang kita buat sendiri," jelas dia.
