Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVAnews
- Indonesia Corruption Watch menyarankan agar posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam kabinet pemerintahan yang akan datang, diisi oleh orang dari kalangan profesional, bukan yang berasal dari Partai Politik.
"Ada dua persyaratan, tidak dari Parpol, kemudian kedua bukan pengacara koruptor. Kalau dari Parpol nanti muncul konflik kepentingan dalam pemberian PB (Pembebasan Bersyarat) ini," kata Peneliti ICW, Emerson Yuntho, di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Senin 22 September 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Awalnya Ingin Diam, Nikita Mirzani Ungkap Alasan Beberkan Kisah Cintanya yang Kandas di Media Sosial
"Ada dua persyaratan, tidak dari Parpol, kemudian kedua bukan pengacara koruptor. Kalau dari Parpol nanti muncul konflik kepentingan dalam pemberian PB (Pembebasan Bersyarat) ini," kata Peneliti ICW, Emerson Yuntho, di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Senin 22 September 2014.
Baca Juga :
Mobil MPV Terlaris Ini Bakal Dapat Mesin Hybrid
Dia menuturkan, jika Menteri Hukum dan HAM berasal dari Parpol, maka akan muncul masalah ketika narapidana yang mengajukan PB berasal dari Partai yang sama dengan Menteri itu. Penilaian Menteri tersebut akan dipertanyakan objektifitasnya.
Dia mengambil contoh kasus pemberian PB terhadap Hartati Murdaya yang berasal dari Partai Demokrat, sedangkan diketahui Menteri Hukum dan HAM yang saat ini menjabat yakni Amir Syamsuddin juga berasal dari partai yang sama.
"Dalam kasus Hartati orang akan curiga, jangan-jangan ini adalah pemberian hadian di era SBY sama Amir yang kebetulan satu partai dengan Hartati," ujar Emerson. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dia menuturkan, jika Menteri Hukum dan HAM berasal dari Parpol, maka akan muncul masalah ketika narapidana yang mengajukan PB berasal dari Partai yang sama dengan Menteri itu. Penilaian Menteri tersebut akan dipertanyakan objektifitasnya.
