- VIVAnews/Daru Waskita
VIVAnews - Salah satu butir rekomendasi Rapat Kerja Nasional ke-IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Semarang adalah perihal krisis energi dan ekonomi sebagai dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Namun, sikap PDIP terkait kenaikan harga BBM masih belum konkret.
Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga, Puan Maharani, mengatakan hingga detik ini belum bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintahan Jokowi-JK terkait polemik harga BBM.
"Pemerintahannya kan belum terbentuk, karena Pak Jokowi baru dilantik 20 Oktober mendatang. Kita tidak bisa melihat permasalahan bangsa ini sepenggal-sepenggal, " ujarnya usai penutupan Rakernas PDIP di Semarang, Sabtu 20 September 2014 malam.
Menurutnya, belum bergantinya pemerintahan menjadi alasan belum bisa masuknya elemen kepartaian ke dalam wilayah kebijakan. Termasuk soal harga BBM.
"Kecuali Jokowi sudah dilantik, kita bisa masuk ke wilayah yang jadi wewenangnya. Tapi, kita berjuang untuk mencoba agar defisit anggaran yang semakin menguras APBN ini bisa dialokasikan ke tempat lain agar rakyat tidak sengsara 5 sampai 10 tahun ke depan," katanya.
Menjawab, apakah partainya menyetujui kenaikan BBM seperti yang selama ini digulirkan, putri Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, itu masih belum bisa memutuskan.
"Saya tidak bisa bilang setuju tidak setuju (kenaikan BBM), orang dibicarakan saja belum. Kami memang berkeinginan untuk bicara apa yang harus kami lakukan ke depan kalau presiden dan wakil presiden dilantik, " ujarnya.
Polemik mengenai harga BBM memasuki masa pemerintahan Jokowi-JK memang sudah bergulir. Bahkan, salah satu penasihat Tim Transisi Jokowi-JK, Luhut Pandjaitan, menyebutkan harga BBM bersubsidi akan naik sebesar Rp3.000 per liter mulai November mendatang, setelah Jokowi dilantik. Jokowi sendiri masih enggan berkomentar terkait rencana kenaikan harga BBM. (one)
