Sumber :
- ANTARA FOTO/R. Rekotomo
VIVAnews
- Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghasilkan empat poin rekomendasi yang akan disahkan Sabtu malam, 20 September 2014. Rekomendasi itu wajib ditaati seluruh kader dan pengurus Partai se-Indonesia.
Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo, membeberkan empat rekomendasi tersebut, antara lain:
Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo, membeberkan empat rekomendasi tersebut, antara lain:
Baca Juga :
Berapa Usia Seseorang Dianggap Tua?
Pertama, arah Rakernas dalam upaya membuat keputusan politik dari di luar pemerintahan, mulai 20 Oktober 2014, PDIP menyatakan diri sebagai partai pendukung dan partai pemerintah.
Kedua, mencermati pengarahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tentang dukungan Partai terhadap kebijakan politik pembangunan nasional di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Di antara kebijakan politik itu, antara lain, kami ingin Jokowi membentuk kabinet bersih, profesional, dan memahami fungsi dan tugas dan memahami peran ikon Jokowi dengan istilah blusukan," kata Tjahjo.
Ketiga, kata Tjahjo, PDIP merekomendasikan politik pembangunan pemerintah pusat harus dirasakan oleh pemerintahan daerah. Hal itu dalam pemahaman otonomi di tingkat desa sampai kelurahan.
"Kepada Pak Jokowi, Partai juga rekomendasikan agar Indonesia wilayah timur yang masih tertinggal, dibenahi dengan pembangunan secara terencana terukur dan terintegrasi," ujarnya.
PDIP juga merekomendasikan Jokowi sebagai Presiden akan menjadi tangan kanan gubernur, bupati danĀ wali kota. Sementara tangan kirinya adalah kementerian atau lembaga eksekutif pusat.
Keempat, PDIP merekomendasikan menyangkut internal PDIP, yaitu mengusulkan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi Ketua Umum periode 2015-2020. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pertama, arah Rakernas dalam upaya membuat keputusan politik dari di luar pemerintahan, mulai 20 Oktober 2014, PDIP menyatakan diri sebagai partai pendukung dan partai pemerintah.