Sumber :
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menganggap perdebatan RUU Pilkada yang memaksakan Pemilu berada di tangan DPR merupakan kemunduran demokrasi.
Hal itu disampaikan Megawati di hadapan seluruh petinggi partai dan kader berjuluk moncong putih dan semua petinggi partai koalisi di Rakernas ke-IV PDIP di Semarang, Jumat 19 September 2014.
Dijelaskannya, proses menuju pemilu langsung pasca reformasi 1998 adalah sangat berat bagi bangsa Indonesia. Terlebih, pergeseran sistem Pemilu merupakan perjuangan yang sangat lama, sehingga perjuangan tersebut tak boleh dirusak pada saat ini.
"Gagasan pilkada langsung sebagai antitesa Orde Baru saat itu. Maka pilkada langsung sebagai arus pembuka demokrasi yang sangat kuat," tandas dia.
Pemilu langsung, lanjut dia, sangat penting untuk membedakan reformasi dengan Orde Baru dan Orde Lama. Semangat reformasi tidak bisa diubah begitu saja karena perbedaan pandangan di parlemen.
Menurut Megawati, sisi negatif dari pemilu langsung saat ini memang harus diperbaiki. Akan tetapi perbaikan itu bukan justru menggantinya menjadi pemilu tak langsung.
"Harus dievaluasi dan menjadi kemajuan demokrasi di Indonesia. Perbaikan tentang regulasi dan ketaatan aturan main, belanja pemilu dari APBN, serta kecurangan pemilu," beber dia.
Megawati menyentil anggapan pemilu tak langsung di Parlemen justru hanya mengembalikan kepemimpinan kepada elite tertentu seperti masa Orde Baru.
"Perdebatan RUU pemilu menjadi gerak mundur. Dan akan mendapat tantangan rakyat. Karena mencabut hak rakyat, " ujar dia. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pemilu langsung, lanjut dia, sangat penting untuk membedakan reformasi dengan Orde Baru dan Orde Lama. Semangat reformasi tidak bisa diubah begitu saja karena perbedaan pandangan di parlemen.
