- VIVAnews/Tudji Martudji
VIVAnews - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, punya pandangan lain seputar polemik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang tengah bergulir di DPR. Secara pribadi, Soekarwo mendukung pilkada langsung untuk kabupaten/kota, tapi untuk pilkada tingkat provinsi, sebaiknya cukup dipilih DPRD.
Meski sikapnya itu berseberangan dengan Partai Demokrat yang mendukung pilkada langsung, tapi Soekarwo yang juga Ketua DPD Demokrat Jatim itu punya sejumlah pertimbangan.
Menurut dia, dalam pelaksanaan pilkada langsung sudah berjalan selama 10 tahun masih banyak ditemui sejumlah persoalan. Bahkan Mendagri sempat mengusulkan supaya pilkada langsung kabupaten/kota dievaluasi.
Soekarwo mengaku telah mengirim surat usulan hasil penelitian ke Mendagri sebagai masukan. Diantaranya, berdasarkan kewenangan yang dimiliki seorang gubernur, kewenangan provinsi hanya 24 persen. Sedangkan 76 persen sisanya bukan kewenangan provinsi.
"Misalnya, kegiatan dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan yang meliputi 28 kewenangan wajib. Karena itu lebih baik gubernur itu cukup dipilih oleh DPRD, sebab hanya menjadi transit Kabupaten/Kota dan mewakili pemerintah pusat," kata Soekarwo, Jumat 19 September 2014.
Pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu menuturkan, di era Orde Lama, Gubernur DKI Jakarta Soemarno diangkat langsung oleh Presiden Soekarno. Begitu juga Gubernur DI Yogjakarta langsung ditetapkan tanpa pilihan dan berlaku sampai sekarang.
Di Papua, meski kepala daerahnya dipilih langsung oleh rakyat tapi juga masih mengunakan sistem noken.
"Itu artinya tidak semua daerah siap melaksanakan pilkada langsung, jadi dari kajian sosiologis yang menentukan sebenarnya adalah masyarakat setempat dan itu tak bisa disamaratakan," paparnya.
Disamping itu, Pakde Karwo menilai, prinsip efisiensi tidak sepenuhnya bisa dijadikan sebagai ukuran menolak pilkada langsung, karena nilai dan keadilan tidak bisa dilakukan dengan efisiensi. Tapi yang harus dilakukan apakah masyarakat sudah siap atau tidak.
Sikap SBY
Sementara itu, mengenai polemik pembahasan RUU Pilkada di DPR diselesaikan saat ini atau dilanjutkan DPR periode mendatang, Pakde Karwo menganggap baik pembahasan RUU diperpanjang atau diputuskan dalam waktu dekat ini tak menjamin hasilnya lebih baik.
"Persoalan kinerja dan persepsi terhadap regulasi juga cukup menentukan," tegas Pakde Karwo.
Terlepas dari perbedaan sikap terkait RUU Pilkada, Pakde Karwo tetap mengapresiasi sikap yang diambil Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan mendukung pilkada langsung dengan 10 syarat.
Bagi dia, pilihan sikap SBY menyangkut masa depan demokrasi di Indonesia. Sebab jelang akhir masa jabatannya, SBY tak ingin membuat polemik dan meninggalkan kesan yang kurang baik. (ren)
Perbasi Apresiasi Sukses Pelita Jaya Tembus Babak Utama BCL Asia
PP Perbasi mengapresiasi tim Pelita Jaya Bakrie Jakarta yang berhasil lolos ke babak utama Basketball Champions League (BCL) Asia 2024.
