Wasekjen PPP: Bisa Saja Kami Bergabung ke Jokowi

PPP Pecat Suryadharma Ali
Sumber :
  • ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews -
Setuju Pembatasan Impor Barang Jadi Elektronik
Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan mendatangi Rapat Pimpinan Nasional Ke-IV PDI Perjuangan di Marina Convention Center (MCC) Semarang, Jumat 19 September 2014.

Komjak Soroti Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Emas di Kejaksaan

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Hasan Husaeri Lubis mengatakan bisa saja partainya berubah arah koalisi bergabung ke kubu Joko Widodo.
Izin Menginap di Kantor Polisi, Pria Tuban Ini Ternyata Baru Membunuh Istrinya


"Kalau seandainya menawarkan, ya kita lihat ada tidak syarat-syaratnya," kata Hasan saat dihubungi melalui ponselnya.


Bahkan PPP akan mewakafkan salah satu kader terbaiknya masuk ke kabinet jika dianggap kompeten oleh Jokowi dan Jusuf Kalla.


"Misalnya mereka minta Lukman Hakim jadi Menteri Agama karena dia dianggap kompeten, ya kami wakafkan," kata Hasan.


Hasan juga tidak membantah jika banyak kader partainya yang ingin bergabung ke kubu Jokowi-JK.


Namun, sejauh ini, kata Hasan, PPP masih konsisten tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Sehingga, aspirasi sebagian kader yang ingin ke Jokowi belum bisa diwujudkan.


"Tidak bisa kan ditentukan orang perorang. Kami tentukan koalisi dalam musyawarah. Kami komitmen pada Koalisi Merah Putih saat ini. Ke depan, kalau dalam Muktamar berubah kita tidak tahu. Tetapi saat ini untuk Koalisi Merah Putih, kami komitmen," Hasan menuturkan.


Saat ini DPP PPP masih menunggu keputusan pimpinan daerah dan wilayah mengenai kapan dilaksanakan Muktamar. Meski dalam AD/ART Muktamar harus dilakukan setahun setelah terbentuknya pemerintahan baru, tetapi bisa saja berubah jika DPD dan DPW menghendakinya.


Muktamar itu akan menentukan ketua umum baru, AD/ART dan kebijakan arah koalisi.


"Mungkin saja (berubah koalisi), kita serahkan ke wilayah. Jadi pimpinan pusat hanya mengikuti bagaimana keinginan wilayah," kata dia.


Terkait kedatangannya ke Rapimnas PDIP, kata Hasan, hanya untuk memenuhi undangan. Menurut dia, menghadiri undangan sesama partai adalah hal biasa.


"Kalau ada orang hajatan kita wajib memenuhi undangan. Lazimnya kalau ada Rapimnas seluruh parpol diundang, dan kita penuhi undangannya. Tidak tahu kalau partai lain yah," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya